BPS Kebut Verifikasi Data 11 Juta BPJS PBI yang Dinonaktifkan

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. Foto: Heru Haryono/okezone

 

 

 

JOMBANG - Pemberian kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kenaikan BBM dinilai menguntungkan partai pemerintah."Meski sejumlah fraksi ada yang menyetujui kenaikan BBM tapi untuk BLT ini tidak setuju karena ada partai yang diuntungkan," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, usai peringatan Hari Pers Nasional oleh PWI Jawa Timur, di Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat (16/3/2012) malam.

 

Mantan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, sebagaimna diketahui pada 2008 dan 2009 BLT ini akan menjadi instrumen politik. Jumlah BLT ini tidak sedikit sebesar Rp25 trilliun.

 

Tentunya, kata Pramono, hal itu sangat tidak adil untuk kancah perpolitikkan. "Tentunya ini sangat tidak adil jika kita harus berhadap-hadapan dengan partai yang memanfaatkan BLT tersebut," tegasnya.

 

Jika memang ada kompensasi untuk kenaikan BBM ini seharusnya diwujudkan dalam bentuk lain, seperti pembangunan sarana prasarana. Jika memang nilai Rp25 triliun ini menjadi masalah kenapa subsidi BBM tidak diturukan. Saat ini, kata Pramono, subsidi BBM mencapai Rp119 triliun.

 

Pria asal Kediri, Jawa Timur ini mengungkapkan, saat ini pembahasan di internal Badan Anggaran (Banggar) DPR sudah hampir selesei. Hal-hal yang berkaitan dengan asumsi makro sudah selesei dibahas.

 

"Harapannya dapat diseleseikan sebelum 31 Maret. Karena pemerintah menginginkan keputusan untuk itu," tukasnya.

 

Menurutnya, kenaikan BBM ini tidak perlu dilakukan. Sebenarnya masih banyak yang harus dilakukan untuk efisiensi terutama di birokrasi. Dengan kondisi ekonomi seharusnya pemerintah memikirkan kembali rencana kenaikan BBM itu.

 

"Tapi apapun nanti yang diputuskan pemerintah kita harus menangani bersama-sama itu yang menjadi komitmen," ujarnya. (ade)

 

 

 

Sumber