BNI Bersama BUMN Peduli Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. Foto: Heru Haryono/okezone

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah mengusulkan untuk menghapus pasal 7 ayat 6 tentang harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, serta mengusulkan tambahan subsidi BBM dan LPG dari Rp123,6 triliun menjadi Rp137,4 triliun.

"APBN tidak akan jebol meskipun BBM tidak naik, karena negara memperoleh pendapatan negara dari Migas(PPH migas, Penerimaan SDA minyak bumi) kurang lebih Rp 40 triliun," ujar anggota komisi XI DPR-RI Fraksi PDI-P Arif Budimanta saat diskusi bertema "jeratan dan jeritan BBM" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu(17/3/2012).

 

 

"Apabila pertambahan tersebut ditambah dengan penerimaan pendapatan lain seperti pajak perdagangan internasional mencapai Rp4 triliun dan hasil penghematan anggaran kementerian atau lembaga sebesar Rp18 triliun, maka sudah lebih dari cukup untuk membiayai subsidi BBM sehingga kenaikan harga BBM tidak perlu terjadi," ungkapnya.

 

 

Arif mengungkapkan, kenaikan BBM akan berdampak pada meningkatnya harga-harga yang mendorong inflasi yang cukup tinggi yang akan memicu gejolak sosial di masyarakat serta meningkatnya jumlah masyarakat miskin akibat daya beli masyarakat yang semakin merosot.

 

 

Berbeda dengan Pengamat Ekonomi Unpad Kodrat Wibowo yang mengungkapkan, dari pihak pengamat, kenaikan BBM telah ada hitung-hitungannya.

 

 

"APBN sudah tidak mampu lagi menahan subsidi BBM," ujar Kodrat Wibowo.

 

 

Kodrat mengungkapkan selain BBM yang naik, apa salahnya memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai mengapa terjadinya kenaikan BBM sehingga masyarakat bisa memahami akan kenaikan tersebut.

 

 

"Lebih baik waktu zamannya SBY dan JK menurut saya, karena ada transparansinya ke masyarakat," tegasnya.

 

(ade)

 

Sumber