CARA HAPUS DATA AKUN VEP - PinjamUang Online

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah mempertimbangkan memangkas belanja kementerian/lembaga atau memperlebar defisit anggaran lebih besar dari rencana di RAPBNP 2012 guna menutup subsidi listrik yang meningkat.

 

Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menjelaskan pemerintah mengusulkan kenaikan subsidi listrik Rp48,09 triliun menjadi Rp93,05 triliun di RAPBNP 2012 dengan asumsi tarif tenaga listrik (TTL) naik rata-rata 10%.

 

Namun, dengan pembatalan kenaikan TTL maka ada risiko tambahan subsidi sekitar Rp5 triliun sehingga idealnya alokasi anggaran subsidi listrik ditingkatkan menjadi Rp98 triliun.

 

“Kalau dari (risiko) Rp98 triliun (DPR) hanya mengijinkan subsidi listrik Rp64,9 triliun atau Rp65 triliun, tentu selisihnya kami perlu respon," ujarnya di Jakarta, Jumat 16 Maret 212.

 

"Oleh karena itu, saya ingin ada konsolidasi di pemerintah, apakah ada alternatif. Kalau tidak ada solusinya tentu kami akan kembali ke DPR."

 

Menurutnya, selisih antara subsidi listrik yang disetujui DPR dengan yang diajukan pemerintah sekitar Rp33 triliun merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi.

 

Menambah alokasi dana cadangan risiko fiskal sebesar itu merupakan solusi ideal, tetapi kemungkinan sulit tanpa restu DPR.

 

“Untuk itu kami perlu mencari solusi dengan alternatif-alternatif memotong lebih jauh belanja pemerintah, menambah defisit atau optimalisasi penerimaan negara. Jadi itu perlu dipelajari oleh

pemerintah,” jelasnya.

 

Dalam Nota Keuangan & RAPBNP 2012, pemerintah merencanakan kenaikan TTL bertahap sebesar 3% per kuartal mulai kuartal II.

 

Dengan  mempertimbangkan itu, dana cadangan risiko kenaikan TTL sebesar Rp9,79 triliun di APBN 2012 ditiadakan.

 

Namun, subsidi listrik diusulkan ditambah dari Rp44,96 triliun jadi Rp93,05 triliun. Selain itu, efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja rutin K/L sebesar Rp18,9 triliun guna menimalkan pelebaran defisit.

 

Pada prinsipnya, lanjut Agus, pemerintah ingin menjaga agar defisit anggaran negara pada tahun ini tidak lebih dari 2,23%.

 

Namun, dengan keputusan rapat Komisi VII DPR yang melarang kenaikan TTL ada risiko pelebaran defisit yang sumber pembiayaannya harus mulai dipikirkan.

 

“Itu akan pinjam lebih besar ke pasar dan situasi pada saat sekarang juga tidak mudah. Jadi yang saya ingin sampaikan pembahasan kemarin malam perlu kami kaji dulu,” tuturnya. (Bsi)

 

 

 

Sumber