HOW TO FIND A LEGITIMATE CRYPTO RECOVERY EXPERT; HIRE CENTURY WEB RECOVERY

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: DPR menilai pembengkakan subsidi energi lebih disebabkan kelalaian pemerintah mengelola sejumlah proyek pembangkit energi, bukan hanya karena hambatan eksternal perekonomian global.

 

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan pemerintah tidak optimal mengelola sejumlah proyek pembangkit listrik.

 

Salah satunya, lanjut dia, terjadi keterlambatan proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt dan floating storage and regasification unit (FSRU).

 

“Proyek 10.000 MW itu tidak berjalan sesuai harapan, padahal sudah mengakibatkan pemborosan Rp27 triliun, FSRU juga hampir Rp8 triliun pemborosannya,” kata Satya di Jakarta, Jumat 16 maret 2012.

 

Jika proyek selesai, dia menuturkan pemerintah seharusnya dapat melakukan penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan pembangkit listrik.

 

Kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan perlambatan ekonomi dunia, menurut dia, bukan faktor utama pembengkakan subsidi.

 

Melihat tidak optimalnya kinerja pemerintah, lanjut dia, DPR hanya menyetujui pemberian tambahan subsidi untuk tarif tenaga listrik (TTL) Rp24 triliun, lebih rendah dari usulan semulai Rp53 triliun.

 

“Komisi VII DPR memutuskan mengurangi subsidi jadi cuma Rp24 triliun dari usulan Rp53 triliun. Jadi totalnya [dengan subsidi sesuai APBN 2012] Rp93,05 triliun,” ujarnya.

 

Berdasarkan nota keuangan dalam RAPBNP 2012, pemerintah mengusulkan kenaikan belanja subsidi listrik sebesar Rp48,09 triliun atau membengkak hingga 107% dari Rp44,96 triliun menjadi Rp93,05 triliun.

 

Satya memperkirakan pembahasan RAPBNP 2012 molor lebih dari 1 April 2012. Dengan begitu, pemerintah berpotensi melanggar UU APBN 2012 yang menyatakan pembatasan BBM harus dilaksanakan 1 April 2012.

 

Selain subsidi, menurut Satya, program penghematan anggaran kementerian/lembaga (K/L) juga akan menimbulkan perdebatan alot dalam pembahasan RAPBNP 2012.  

 

“Nanti penghematan K/L jadi pembahasan panjang, seperti pemotongan program sesuai tidak dengan realitas, tidak bisa sembarangan,” tuturnya.(01/Bsi)

 

 

 

Sumber