Aturan Berlaku Saldo Minimum Bank Mandiri-BRI-BNI, Ada yang Rp 1 Juta

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Komisi V DPR-RI akan mengusulkan ke pemerintah untuk menaikkan rasio utang terhadap nilai produk domestik bruto, untuk meningkatan sumber dana pembangunan infrastruktur nasional.

 

Usulan tersebut menyusul saat ini total rasio hutang anggaran nasional baru mencapai sebesar 23,8% dari PDB.

 

Jumlah ini relatif sangat kecil, jika dibandingkan rasio hutang negara lain seperti Jepang yang angkanya mencapai hingga 120%.

 

Ketua Komisi V DPR Yasti Mokoagow mengatakan untuk meningkatkan rasio utang itu, pemerintah harus melakukan dua hal yaitu dana pinjaman tersebut berasal dari sumber pendanaan dalam negeri dan kedua, dana tersebut harus diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur.

 

Pasalnya, jika sumber pembiayaan berasal dari pinjaman luarnegeri, maka akan dapat mengancam kestabilan ekonomi, seperti yang terjadi di Yunani yang rasio utangnya sebesar 150% berasal dari luar negeri sehingga mengakibatkan ekonominya tidak stabil karena tergantung akan luar negeri.

 

“Kenaikan rasio utang itu juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama berasal dari pinjaman domestik. Berdasarkan kajian Bank Dunia, setiap kenaikan alokasi dana infrastruktur sebesar 1%, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi senilai 0,5%,” ujar Yasti, Jumat 16 Februari 2012.

 

Apalagi, lanjutnya, saat ini kebutuhan alokasi dana infrastruktur sangat mendesak untuk percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk untuk kawasan timur Indonesia yang tergolong daerah baru berkembang.

 

Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Luar Negeri Taufik Widjayanto mengatakan tingkat defisit maupun rasio utang itu merupakan kebijakan dari Kementerian Keuangan, yang besarannya ditentukan berbagai variabel ekonomi makro dan moneter.

 

Dia mengatakan hingga saat ini umumnya sumber pinjaman yang dipakai Kementerian PU berasal dari pinjaman luar negeri, namun jumlahnya tidak besar.

 

Selama 2012, total dana pinjaman luar negeri yang dialokasikan Kementerian Pekerjaan Umum mencapai  Rp8,15 triliun.

 

“Rinciannya yakni untuk pembiayaan proyek di Ditjen Sumber Daya Air senilai Rp2,53 triliun, Ditjen Bina Marga Rp3,13 triliun, permukiman Rp2,48 triliun dan Badan Penelitian dan Pengembang Rp17 miliar,’ ujarnya.

 

Anggaran khusus di Ditjen Bina Marga, untuk yang berkelanjutan misalnya penanganan jalan di Sumatera, kelanjutan program penanganan jalan di wilayah timur, penanganan jalan di lintas selatan Jabar dan perbatasan.

 

Adapun sumber pinjaman selama 2012 sendiri, yakni sebesar 50% berasal dari Pemerintah China, 30% dari Bank Dunia, dan sisanya dari Pemerintah China.

 

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Waskito Pandu mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum sendiri berkomitmen akan terus mengurangi besaran utang luarnegeri setiap tahunnya.

 

Misalnya, katanya, pada 2011 besaran utang terhadap anggaran Kementerian PU 15%, kemudian tahun ini berkurang menjadi 13% dari total anggaran senilai Rp62,5 triliun.

 

“Untuk tahun depan juga akan dikurangi prosentasinya. Hal ini untuk menekan beban pembiayaan pada anggaran,” ujarnya. (Bsi)

 

 

 

Sumber