WHATSAPP+12094323659 Buy Fake Money Online

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: okezone)

 

 

 

JAKARTA - Berbagai usulan muncul terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satunya adalah tanpa menaikkan harga, namun dengan fokus kepada pemberian subsidi BBM.EC-Think, Lembaga riset perekonomian independent menyarankan, jika pemerintah harusnya memfokuskan subsidi BBM kepada dua lini yaitu kendaraan umum serta kendaraan pengangkut barang.

 

"Pemisahan SPBU untuk angkutan umum dan angkutan barang. Kalau transportasi umum jelas, nomor plat warnanya kuning. Yang masuk hanya yang kuning, kalau yang plat hitam malu," kata CEO EC-Think Iman Sugema dalam diskusi dengan wartawan di kantornya, Jakarta Jumat (16/3/2012).

 

Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan cara ini kepada angkutan barang milik perusahaan? Dia menyampaikan cara yang dilakukan untuk angkutan perusahaan dengan plat nomor berwarna hitam dilakukan program khusus untuk mengganti warna menjadi kuning.

 

"Diberi waktu sebulan untuk mengubah nomor kendaraannnya dari hitam ke kuning untuk membedakan dengan mobil pribadi. Orang akan mengubah itu dengan sukarela. Itu bisa dilakukan dengan cepat," katanya lagi.

 

Lebih jauh dijelaskannya, jika pemerintah ternyata merealisasikan kenaikan harga BBm tersebut, masyarakat miskin sebenarnya tidak terkena langsung imbasnya. Mengapa? Sebab, penggunaan energi oleh masyarakat miskin lebih banyak berasal dari biomassa contohnya seperti kayu bakar.

 

"Tapi secara tidak langsung terkena dampak yaitu akibat meningkatnya biaya transportasi. Itupun, kalau misalkan tarif angkot, tarif bus, itu dinaikkan. Jadi sebetulnya untuk melindungi orang miskin ada mekanisme sendiri yaitu tarif angkot tidak dinaikkan," tandasnya.

 

Informasi saja, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh EC-Think, pengguna BBM terbesar memang berasal dari transportasi. Jumlah pengguna transportasi sebesar 68 persen, baik itu transportasi umum maupun pribadi. Menyusul, penggunaan BBM dari kalangan industri yang mencapai 17 persen. Kemudian rumah tangga empat persen, komersial dua persen dan yang lainnya sembilan persen. (wdi)

 

 

 

Sumber