Potensi Rp90 T, Pengamat Usul Bea Keluar Batu Bara untuk Bangun PLTS

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. Corbis.

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah mengiming-imingi Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) insentif sebesar Rp5 triliun agar tidak menaikkan tarif angkutan darat."Kita akan berikan Rp5 triliun agar Organda tidak menaikkan (tarif angkutan)," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (15/3/2012).

 

Adapun anggaran sebesar Rp5 triliun tersebut, nantinya akan dialokasikan dalam bentuk insentif seperti pembebasan pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu tertentu, ataupun insentif dalam suku cadang (spare part). "Kita musnahkan yang tua (spare part) ganti yang baru dengan (memberikan) kredit murah," tuturnya.

 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suroyo Alimoeso mengatakan, pemerintah memiliki tiga opsi dalam pemberian bantuan yakni pengadaan suku cadang kendaraan umum, pengembalian pajak kendaraan bermotor (untuk angkutan umum).

 

Dalam rencana yang disusun oleh Kemenhub, tambahan PSO untuk angkutan umum ini rinciannya adalah PSO kapal PT Pelni (22 kapal) sebesar Rp126,5 miliar, subsidi untuk angkutan laut perintis (67 rute) Rp71,5 miliar.

 

Sedangkan tambahan PSO untuk subsidi Angkutan Sungai Danau dan Pelayaran (ASDP) perintis 134 lintasan sebesar Rp 41 miliar, dan tambahan subsidi bus perintis sebesar Rp5 miliar. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan fasilitas reimburse Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1 triliun.

 

Selain dua opsi tersebut, pemerintah juga menyiapkan opsi ketiga, yaitu untuk memberikan subsidi bunga bagi kredit untuk pengadaan angkutan umum. Fasilitas pembebasan bunga pinjaman ini, akan mengalokasi dana sebesar Rp1,76 triliun dan penyaluran subsidi ini melalui Kemenkeu. (mrt)

 

 

 

Sumber