Pulpen Metal 021RB Premium Custom Logo untuk Branding Perusahaan

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Komisi III DPR mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk memantau perkembangan reformasi di ditjen tersebut, menyusul munculnya rekening gendut oknum aparat pajak setelah kasus penyelewengan pajak Gayus Tambunan terungkap.

 

Wakil Ketua Komisi III Catur Sapto Edy menuturkan kedatangan anggota komisi bidang hukum itu ingin mendengar penjelasan secara langsung dari Dirjen Pajak, terkait dengan kasus rekening gendut pajak yang terus terulang sejak kasus Gayus Tambunan. 

 

Menurutnya,  Komisi III DPR akan meminta pendapat Dirjen Pajak, Bareskrim selaku pengawas pajak, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

 

“Kami akan mendengar persoalannya seperti apa, sehingga kasus besar menyangkut penerimaan negara ini tidak terulang," kata Catur. 

 

Dia memaparkan keterangan yang berhasil dihimpun itu akan diserahkan ke Panitia Kerja Mafia Pajak.

 

Catur menjelaskan terjadinya kasus rekening gendut aparat pajak yang berulang-ulang disebabkan tidak adanya tanggapan dari Ditjen Pajak dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.  

 

Tanggapan tersebut, ujarnya, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengawasan mengingat peran Ditjen Pajak sangat vital bagi penerimaan negara yang sangat strategis.

 

"Harus ada feedback dari Ditjen Pajak dan Itjen, untuk terus meningkatkan pengawasan dan kemampuan aparatur pajak kita. Semua itu untuk meningkatkan tax ratio kita dari 12% jadi 15%," ujarnya.

 

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengaku Komisi III DPR juga mengunjungi pengadilan pajak untuk meraih masukan bagi revisi Undang-undang Mahkamah Agung. Menurutnya, ada kemungkinan pajak akan dimasukkan dalam sistem hukum Indonesia.

 

Martin mengaku kecewa, karena proses reformasi dan pembenahan di internal instansi pajak berjalan lambat. Proses reformasi di institusi itu tidak memenuhi harapan masyarakat, karena di tengah upaya mendorong masyarakat patuh pajak, oknum pegawai pajak malah menyalahgunakan setoran pajak.

 

"Masyarakat bisa berpikir, pajak yang disetorkan ke negara tidak sampai dan justru dikorupsi pegawai pajak sendiri," katanya. (spr)

 

 

 

Sumber