Eks Bos Pornhub Mau Beli Aset Perusahaan Minyak Rusia

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Koran SI)

 

 

 

JAKARTA - Kompensasi kenaikan BBM dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang dulu bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sejenisnya, tidak akan menyelesaikan masalah dan justru menambah permasalahan baru."Kenaikan BBM hanya akan menambah jumlah rakyat yang masuk dalam kategori miskin dan mereka yang masuk kategori miskin akan jatuh pada kategori sangat miskin," ungkap

 Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Muhammad Idris Lutfi di Jakarta, Senin (13/3/2012).

 

Dalam pandangan politisi PKS ini, kebijakan kenaikan BBM hanya jalan pintas yang diambil pemerintah dari sekian banyak pilihan kebijakan. Terlebih lagi, survei terbaru yang dilaksanakan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), penolakan terhadap kebijakan BBM sangat besar mencapai 86,6 persen.

 

"Ini angka yang cukup besar atas penolakan suatu kebijakan. Pemerintah harus berani cari solusi lain, jangan hanya berpikir jalan pintas," tegas Idris.

 

Menurut Idris, dengan 40 persen keluarga Indonesia berpenghasilan di bawah rata-rata dan 20 persen merupakan golongan yang rentan terhadap kemiskinan, maka jika BBM naik hanya 18,5 juta Kepala Keluarga (KK) atau 74 juta jiwa saja yang dapat BLSM. Jumlah ini hanya sekira 30 persen dari mereka yang berpenghasilan di bawah rata-rata.

 

"Lalu bagaimana dengan 10 persen lagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan di bawah rata-rata dan 20 persen (12,4 juta) masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Pasti mereka semakin terpuruk," jelasnya.

 

Karena itu, lanjut Idris, jika pemerintah serius menggunakan BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan BBM, maka berdasarkan data di atas, jumlah yang mendapatkan BLSM seharusnya mencapai 40 persen masyarakat Indonesia, atau sekira 24,7 juta KK, dengan nominal rupiahnya mencapai Rp33,3 triliun untuk BLSM sebesar Rp150 ribu selama sembilan bulan.

 

Jumlah ini ditambah BLSM untuk golongan rentan dengan jumlah Rp11,16 triliun untuk BLSM sebesar Rp100 ribu selama sembilan bulan.

 

"Totalnya mencapai Rp44,46 triliun. Artinya, jumlah ini tidak telampau jauh dengan penghematan APBN dari kenaikan BBM yang dicanangkan pemerintah sebesar Rp51 triliun. Karena itu, pemerintah harus cari jalan lain, karena kompensasi BLSM yang dihitung pemerintah masih jauh dari sasaran," jelas Idris. (wdi)

 

 

 

Sumber