Kala Kejayaan Raja Ritel RI Runtuh Jatuh ke Tangan Keluarga Riady

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: okezone)

 

 

 

JAKARTA - Proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang saat ini masih digodok pemerintah, setelah terealisasi diyakini akan menciptakan pusat perekonomian baru yang terintegrasi.Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, nantinya Jawa dan Sumatera akan menjadi penguasa sekaligus pusat perekonomian nasional dengan total penguasaan mencapai 80 persen. Saat ini 60 persen perekonomian nasional dikontribusi Pulau Jawa, 20 persen Pulau Sumatera, 10 persen Kalimantan, dan 10 persen lainnya adalah pulau lain di timur Indonesia. Dengan terbangunnya proyek JSS, tegas Bambang, Jawa dan Sumatera menjadi satu pusat ekonomi yang paling kuat, yang mana Selat Sunda dan Selat Malaka akan menjadi pendorong ekonomi paling cepat di dalamnya.

 

Dengan JSS, bisa terjadi suatu momentum ekonomi baru dengan koridor ekonomi yang baru pula. Sebuah pusat ekonomi yang mengusai 80 persen perekonomian nasional, ini memang baru sebatas hipotesa, maka dari sekarang harus dibuat pencegahannya supaya satu titik besar di Indonesia bisa tersebar,” kata Bambang di Jakarta.

 

Saat ini, lanjutnya, Indonesia bagian timur masih tertinggal dalam infrastruktur sehingga masih harus berbenah. Ketertinggalan infrastruktur membuat terjadinya ketertinggalan ekonomi. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan pembangunan berbagai infrastruktur, di antaranya Pelabuhan Sorong.

 

Pembangunan Pelabuhan Sorong tersebut diharapkan menjadi pusat logistik di timur Indonesia dan nantinya akan menguatkan daya dukung infrastruktur dan logistik di wilayah tersebut. ”Semua lini harus berbenah, Indonesia timur harus berbenah untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur. Dengan begitu spiral effect akan terdegradasi,”tambahnya.

 

Bambang mengakui, ego sektoral kerap jadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Hal tersebut menurutnya harus dihilangkan, jangan dianggap seolah-olah kecil, daerah- daerah tertentu lebih menonjol. Semunya harus membangun bersama-sama untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur yang merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi.

 

”Untuk menghapus ego sektoral harus terus dicoba dan ada keyakinan ini bisa meningkatkan pemerataan infrastruktur, pembangunan, dan segala macam.Jangan melihat governmentitu pemerintah dan Senayan,”ungkap dia.

 

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan jaminan studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang dilakukan pemrakarsa kawasan dan infrastruktur Selat Sunda yang bakal membangun Jembatan Selat Sunda. Jaminan ini akan dituangkan dalam naskah kerja sama antara pemrakarsa dan pemerintah.

 

”Mempersiapkan rencana studi kelayakan JSS itu kan mahal sehingga orang yang mempersiapkan itu kan juga tidak mau menanggung risiko sendiri. Maka itu, ada jaminan dari kami,” kata Menteri PU Djoko Kirmanto beberapa waktu lalu.

 

Menurutnya, jika dihitung, anggaran FS kawasan dan infrastruktur Selat Sunda yang bakal menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa menghabiskan lebih dari Rp1 triliun. ”Itu baru FS, dan harus ada survei dasar laut dan penelitian lain yang menghabiskan lebih dari Rp1 triliun.Kalau pemprakarsa telah mengeluarkan Rp1 triliun lebih dan dibatalkan, mereka dapat apa? Saya bilang akan diganti,”kata Djoko. (heru febrianto) (Koran SI/Koran SI/wdi)

 

 

 

Sumber