Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. Foto: Corbis

 

 

 

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan memboikot pembahasan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2012 dengan pemerintah.Sekretaris Kelompok Kerja Komisi (Poksi) VI Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Sukur Nababan menyampaikan keputusan fraksinya tersebut dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Senin (12/3/2012).

 

"Mewakili Fraksi, kami dari Fraksi PDI Perjuangan dalam posisi tidak bersedia melanjutkan pembahasan RAPBN-P dengan seluruh mitra Komisi VI DPR," tandas Sukur Nababan.

 

Sukur Nababan menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan menolak membahas lebih lanjut RAPBN-P karena, merujuk Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012, pemerintah berencana menaikkan harga BBM premium dan solar sebesar Rp1.500. Sementara Fraksi PDI Perjuangan hingga saat ini tetap menolak rencana kenaikan BBM tersebut.

 

"Fraksi PDI Perjuangan menolak membahas lebih lanjut RAPBN-P di Komisi VI, sebelum ada pembahasan final terkait rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM," kata Sukur.

 

Surat Keputusan Poksi VI Fraksi PDI Perjuangan, yang diserahkan Sukur kepada pimpinan rapat, juga menyatakan menganulir keputusan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berlangsung pagi harinya.

 

Pimpinan sidang, Erik Satrya dari Fraksi Hanura, menyatakan, Komisi VI DPR menghormati sikap Fraksi PDI Perjuangan dan mengakomodasinya sebagai catatan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyatakan, sebagai petugas partai tentu ia tunduk kepada keputusan fraksinya. Namun, lanjutnya, jika pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM, ia hanya bisa berharap penghematan subsidi BBM dapat dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan bangsa yang berdimensi jangka panjang. 

 

“Jangan untuk program yang konsumtif, sesaat, dan bertujuan pencitraan seperti BLT belaka,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

 

Aria Bima menjelaskan, dana sejumlah Rp25 triliun lebih yang akan dialokasikan untuk BLT tersebut sangat besar dan melebihi usulan tambahan dana pembangunan infrastruktur.

 

"Jika dipakai merenovasi pasar tradisional, misalnya, dengan masing-masing pasar mendapat jatah Rp1 miliar, uang itu bisa merevitalisasi 2.500 pasar tradisional di seluruh Indonesia. Selain membuka lapangan kerja padat karya bagi rakyat kecil yang terkena imbas kenaikan BBM, dampak jangka panjangnya akan memperkuat ekonomi rakyat dan UKM,” katanya. (ade)

 

 

 

Sumber