Gelar RUPSLB, Telkom Ubah Susunan Komisaris dan Direksi

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sampai dengan sejauh ini tidak sesuai dengan semestinya. Seharusnya, dengan anggaran yang cukup besar, pemerintah tidak dapat melakukan program dengan optimal."Penggunaan APBN ini parah sekali. Uangnya makin banyak tapi hasilnya tidak ada, malu sama tetangga,"ujar Anggota Komisi XI Arif Budimanta dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, BPS dan Bank Indonesia, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/3/2012).

 

Terkait dengan pengajuan RAPBN-P oleh pemerintah, Arif menambahkan, bahwa dalam pasal-pasal penambahan dan pengurangan banyak sekali kerancuan. Diantaranya adalah mengenai Bantuan Langsung Tunai yang akan diberikan pemerintah untuk menjaga inflasi jika terjadi kenaikan.

 

"Dalam Rancangan APBNP kan ada keinginan BLT untuk 18,5 juta KK karena dianggap rawan terhadap inflasi. Itu anomali menurut saya, karena angka kemiskinan ini beragam. Atau pada standar kemiskinan kita sepakatkan, 18,5 juta. Jadi tidak ada lagi sangat miskin, miskin, tidak miskin dan apalah," jelas anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

 

Selain itu, anggota DPR lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfi menyatakan dalam RAPBN-P pemerintah tidak menyertakan penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 6,7 persen kemudian berubah menjadi 6,5 persen.

 

"Bagaimana koreksi yang sebesar 0,2 persen, kami tidak melihat paparannya dari pemerintah," tegas Dolfi.

 

Dia menyarankan kepada pemerintah agar lebih mementingkan kemakmuran rakyat dalam setiap kebijakan yang direalisasikan. Karena dalam catatannya, angka kemiskinan yang sekarang beredar sebagai kesuksesan pemerintah hanya sekedar angka pencitraan.

 

"Pemerintah telah menurunkan kualitas hidup orang miskin sebanyak satu juta orang," tuturnya. (wdi)

 

 

 

Sumber