Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengingatkan pemerintah akan risiko ledakan jumlah penduduk miskin dalam dua tahun ke depan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

 

Latif Adam, Ekonom Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI, mengatakan angka kemiskinan di Tanah Air pernah melonjak menjadi 16% saat harga BBM dinaikan pada 2005. Padahal pada saat itu pemerintah telah menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) guna meredak efeknya.  

 

"Kemungkinan siklus ini akan terulang pada tahun 2012 ini. Pemerintah harus mewaspadai dampak ledakan angka kemiskinan pada tahun berikutnya juga karena bisa jadi dampak kenaikan harga BBM ini tidak hanya terlihat di tahun ini, karena cuma tinggal 9 bulan, tapi baru terasa ledakannya tahun 2013 nanti," tuturnya melalui telepon, Minggu 11 Maret 2012.

 

Untuk itu, lanjutnya, ada sejumlah hal yang harus diwaspadai. Pertama, soal penggunaan dasar rumah tangga sasaran (RTS) dalam penetapan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), yang akan ada selisih keliru antara patoka RTS dan per kapita penduduk atau per orangan.

 

"Bisa jadi, jumlah penduduk miskin lebih besar ketimbang RTS yang ditentukan."

 

Kedua, kata Latif, soal definisi penduduk miskin dan hampir miskin agar pemberian kompensasi tidak salah sasaran seperti program BLT yang diterapkan pada 2006.

 

"Tahun 2006 itu rupanya ada miss targeted di mana masyarakat penerima BLT itu bukan yang seharusnya mendapatkan. Orang yang seharusnya dapat BLT malah justru tidak dapat," tuturnya.

 

Karenanya, tambah Latif, pemerintah harus benar-benar mengkaji kembali mekanisme penghitungan RTS karena nanti bisa sangat berbeda dampaknya pada angka kemiskinan.

 

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikan harga premium dan solar sebesar Rp1.500 per liter pada April. Sebagai kompensasi, akan dikucurkan BLSM bagi 18,5 juta RTS selama 9 bulan, masing-masing Rp150.000 per bulan. (ea)

 

 

 

Sumber