Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA : Kementerian Keuangan dan Kepolisian Republik Indonesia  menandatangani nota kesepahaman menyangkut kesepakatan bersama dalam  hal penegakan hukum dan pengamanan penerimaan negara. 

 

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo dan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, serta 12 pejabat eselon I Kementerian Keuangan di kantor pusat Kemenkeu, hari  ini. 

 

Agus Martowardojo menjelaskan ada lima aspek kesepakatan yang tertuang  dalam nota kesepahaman tersebut. Pertama, sosialisasi peraturan,  kebijakan, serta kewenangan tugas dan fungsi masing-masing pihak. 

 

Kedua, pengamanan penerimaan negara dan  pengamanan/pemulihan/penyelamatan/penggunaan aset negara. Ketiga,  penegakan hukum di bidang perpajakan, bea cukai, pasar modal dan lembaga keuangan, kekayaan negara, pengurusan piutang dan lelang,  serta bidang keuangan lainnya. 

 

Keempat, tindak lanjut hasil pemeriksaan pegawai oleh aparatur  Kemenkeu yang terindikasi tindak pidana. Kelima, rencana pemanggilan,  permintaan keterangan, pengumpulan bukti oleh Polri  kepada aparatur Kemenkeu. 

 

Dalam pidatonya, Menkeu menegaskan komitmen institusinya untuk  memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karenanya, penegakan hukum  di bidang keuangan negara harus ditingkatkan dan untuk itu butuh  dukungan dari aparatur hukum. 

 

“Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan  ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan,  pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, merupakan satu institusi  yang sangat tepat dalam memebrikan dukungan tersebut,” tandasnya. (sut) 

 

 

 

Sumber