Video: Ada Danantara Effect, Saham Ini Bisa Jadi Perhatian di 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Upaya pemerintah meningkatkan pembiayaan terkendala kapasitas pasar yang terbatas, yakni hanya mampu menyerap obligasi negara baru sebesar Rp30 triliun. Selain itu, ekspektasi inflasi

terhadap rencana kenaikan harga premium diperkirakan membuat ongkos penerbitan surat utang menjadi lebih mahal.

 

Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, menjelaskan dalam Rancangan Undang-Undang APBNP 2012, yang telah diajukan ke DPR, target defisit dinaikan dari 1,5% PDB menjadi 2,2% PDB. Dengan demikian, akan ada penambahan pembiayaan sebagai antisipasi perubahan sejumlah asumsi makroekonomi, terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP).

 

Seperti diberitakan sebelumnya, pelebaran defisit tersebut akan ditambal pemerintah dengan menambah utang baru sekitar Rp40 triliun-Rp50 triliun.

 

“Kenaikan defisit dapat meningkatkan ekspektasi kenaikan yield, jika jumlah tambahan penerbitan sangat besar, sehgga akan terciptanya tekanan pada harga obligasi. Oleh karena itu tambahan penerbitan moderat dan masih dapat diterima pasar hanya sekitar Rp30 triliun,” jelasnya kepada Bisnis, hari ini.

 

Menurut Rahmat, selain karena faktor kapasitas pasar yang terbatas, kemungkinan imbal hasil (yield) surat berharga negara akan mengalami sedikit peningkatan. Meningkatnya yield akibat kenaikan ekspektasi inflasi terhadap rencana penyesuaian harga BBM.

 

“Selain itu, masih derasnya capital inflows akan mendorong stabilitas Rupiah dan menekan inflasi karena impor,” tuturnya.

 

Untuk menambal sisanya, kata Rahmat, pemerintah akan mengusulkan penarikan pinjaman siaga dari kreditor bilateral dan multilateral, jika akses pasar tertutup. Selain itu, dalam APBNP 2012 juga diajukan semacam fleksibilitas bagi pemerintah untuk menggunakan intrumen pembiayaan lain yang nilainya lebih besar.

 

“Misalnya, pengalihan dari satu sumber atau instrumen pembiayaan ke yang lain. Juga Pemerintah tetap lakukan front loading strategi (menggenjot pembiayaan di awal tahun) yang agresif,” katanya.

 

Rahmat menambahkan realisasi penerbitan SBN sampai saat ini Rp64,03 triliun atau sekitar 25,13% dari target bruto penerbitan SBN. Ke depan, Ditjen Pengelolaan Utang mengaggendakan penerbitan beragam obligasi negara, baik yang berdenominasi Rupiah maupun valuta asing.

 

Drajad Hari Wibowo, Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), melihat memang Indonesia masih punya ruang untuk melonggarkan fiskal atau menambah utang lebih besar dari rencana APBN 2012. Namun, pelonggaran fiskal tersebut cenderung mengarah ke pemborosan karena ketidakmampuan kementerian/lembaga  memaksimalkan daya serap anggarannya.

 

“Tahun lalu bahkan sisa anggaran membengkak. Pemerintah juga tidak pernah mendorong reformasi belanja negara untuk meningkatkan efisiensi dan efektafitas. Banyak pos APBN yang salah alokasi dan/atau terlalu

mahal,” ujarnya.

 

Selain itu, kata Dradjad, reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan pemerintah terbukti tidak berjalan dennag baik karena salah disain. Birokrasi dianggap masih menjadi beban ekonomi, bukan penggerak ekonomi. (faa)

 

 

 

Sumber