Sinergi Kementan-TNI Salurkan 10 Ton Bahan Pangan ke Bener Meriah Aceh

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pembahasan rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan selesai pada 26 Maret 2012, meskipun diperkirakan berjalan panjang dan alot, terutama dalam menyepakati peningkatan defisit anggaran.

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengungkapkan pihaknya berupaya mensahkan UU APBNP 2012  pada 26 Maret 2012, melalui sejumlah tahap pembahasan. Dengan begitu, pemerintah tidak akan melanggar UU APBN 2012 yang mengamanatkan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 April 2012.

 

“Kemungkinan tanggal 26 Maret disahkan, tapi belum tahu detailnya di Banggar [badan anggaran] atau sudah fix di [sidang] paripurna, kami usahakan tanggal segitu,” ujar Harry kepada Bisnis, Minggu 4 Maret 2012.

 

Untuk tahap pertama, dia menjelaskan DPR akan segera menggelar sidang paripurna untuk meminta pendapat fraksi awal pekan ini. Selanjutnya, mendengar jawaban pemerintah atas pendapat fraksi yang seluruhnya akan menghabiskan waktu sepekan.

 

Setelah melewati sidang paripurna, lanjut dia, RUU APBNP akan melalui pembahasan di Banggar, kemudian diserahkan ke Komisi XI yang membidangi keuangan dan Komisi VII yang membidangi masalah energi.

 

“Pembahasannya kebanyakan terkait perubahan anggaran keuangan negara dan perubahan kebijakan pengendalian energi, jadi ke dua komisi tersebut. Mungkin satu atau dua sesi, sekitar dua hari,” jelasnya.

 

Jika terdapat perubahan asumsi penerimaan atau penghematan belanja sejumlah kementerian/lembaga, maka harus pula melalui pembahasan masing-masing komisi yang bersangkutan. Setelah selesai, kemudian kembali kepada Banggar, terakhir akan diserahkan kembali dalam sidang paripurna.

 

Harry menuturkan pembahasan paling alot kemungkinan terjadi ketika mendiskusikan pelebaran defisit dari 1,5 menjadi 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagian besar anggota dewan, menurut dia, akan menolak kebijakan peningkatan defisit jika digunakan untuk hal yang tidak produktif.

 

“Kalau dipakai untuk infrastruktur atau hal produktif kami bisa maklum, tapi kalau cuma untuk menanggung subsidi akan sangat banyak hambatan di DPR, pasti akan ditolak nanti,” katanya.

 

Harry juga berpendapat, penurunan asumsi lifting minyak merupakan keputusan yang sangat tidak bijak di tengah tingginya harga minyak mentah dunia saat ini. sebelumnya diberitakan, pemerintah akan mengubah asumsi lifting dari 950.000 barel/hari menjadi 900.000 barel/hari.

 

“Kalau lifting diturunkan itu menunjukkan pemerintah tidak punya rencana matang. Masa baru dua bulan produksi sudah berubah,” geramnya.

 

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel mengemukakan jika peningkatan defisit dibutuhkan sebagai solusi mensejahterakan rakyat, kebijakan tersebut bisa ditempuh.

 

Kendati demikian, Kemal menuturkan pemerintah harus benar-benar memikirkan kompensasi yang adil bagi rakyat kecil agar tidak terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

 

Herry Purnomo, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyampaikan hampir seluruh asumsi makro direvisi dalam RUU APBNP 2012, sejalan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini. Sayangnya, Herry enggan menyebutkan secara detail perubahan asumsi penerimaan dan belanja negara yang tercantum dalam RUU.

 

“Penerimaan dan belanja direvisi, asumsinya juga bergerak karena kondisi dan situasi ekonomi sekarang. kan ada parameternya,” ujar Herry.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo mengungkapkan defisit anggaran negara tahun ini diperkirakan membengkak dari rencana Rp124 triliun atau 1,5% menjadi 2,4% terhadap PDB. Pasalnya, lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) jauh melampaui asumsi US$90/ barel.

 

Asumsi pertumbuhan ekonomi diubah dari 6,7% menjadi 6,5%. Sementara inflasi diperkirakan mencapai 7%, atau meningkat 1,7% dari asumsi sebelumnya yang sebesar 5,3%.(01/Bsi)

 

 

 

Sumber