TEMPAT MAGANG MAHASISWA DI MALANG 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

BANDUNG: Pemerintah menyiapkan dana cadangan Rp3 triliun dan tambahan Rp1 triliun untuk mengantisipasi dampak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL).

 

Pemerintah juga menyiapkan dana khusus untuk sektor transportasi publik Rp5 triliun yang diperkirakan akan mengalami tekanan berat akibat kenaikan harga BBM tersebut.

 

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan dana itu disiapkan di APBNP 2012 sebagai upaya antisipasi penakkan dua kebutuhan mendasar tersebut.

 

Pemerintah berharap rencana penaikan TDL dan BBM tidak memberatkan pengusaha dan warga secara keseluruhan.

 

“Dana cadangan itu diperkirakan cukup sebagai kompensasi rencana kenaikan tersebut,” ujarnya di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), 3 Maret 2012.

 

Hatta mengatakan rencana penaikan harga BBM dan TDL tersebut diserahkan sepenuhnya pada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 

Namun, Hatta meminta kenaikan dua kebutuhan dasar tersebut dilakukan secara bertahap agar tidak memberatkan pengusaha dan masyarakat.

 

Dia menjelaskan warga yang terkena dampak rencana penaikan TDL dan harga BBM bukan hanya masyarakat miskin yang berjumlah 12,36% dari total keseluruhan penduduk Indonesia.

 

Menurut dia, masyarakat yang terkena imbas penaikan harga tersebut mencapai 18,5 juta kepala keluarga atau setara dengan 74 juta jiwa penduduk Indonesia.

 

Hatta menegaskan pemerintah pusat telah menganggarkan Rp5 triliun di sektor transportasi agar sektor tersebut tidak berdampak negatif, seperti pelonjakan harga distribusi barang.

 

“Anggaran Rp5 triliun tersebut bisa dilakukan untuk pembebasan pengurusan KIR, BPKB, dan keperluan di sektor transportasi lainnya,” ujarnya.

 

Selain itu, tegasnya, pemerintah mendesak agar angkutan publik, seperti kereta api, kapal laut, dan bus, tidak menaikkan tarifnya sebagai dampak rencana penaikan harga BBM.

 

Dia menuturkan pemerintah pusat juga siap memberikan insentif tambahan kepada sekolah-sekolah agar mereka bisa mengenyam dunia pendidikan.

 

“Kalau dulu ada kompensasi BLT [bantuan langsung tunai], sekarang ada bantuan langsung sementara [bLS]. Ini bukan berarti memanja masyarakat," ujarnya. (K30/Bsi)

 

 

 

Sumber