Daftar Saham Berpeluang Cuan di Pekan Pendek Jelang Libur Nataru

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: okezone)

 

 

 

JAKARTA - Kalangan pengusaha keberatan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan nomor 39 tahun 2010 yang melarang impor barang jadi bagi produsen. Pasalnya, ada beberapa barang yang tidak diproduksi di dalam negeri."Perusahaan farmasi sudah memiliki ketentuan mana obat yang diproduksi di dalam negeri dan mana yang diimpor. Jika larangan impor dicabut, kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan tidak terpenuhi karena yang kami impor adalah kategori obat yang dibutuhkan masyarakat," ungkap Eksekutif Direktur Internasional Pharmaeceutical Manufakturs Group Parulian Simanjuntak dalam diskusi di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/3/2012).

 

Senada dengan Parulian, Komite Kebijakan Gabungan Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi) Rahmat Hidayat juga menyatakan bahwa selama ini, aturan tersebut sudah menjadi semacam mekanisme kontrol dan audit bagi mereka terkait mana barang-barang yang boleh diimpor dan mana yang tidak.

 

"Anggota kami sudah menganggap Permendag ini semacam mekanisme kontrol dan audit sehingga tidak merugikan produsen dalam negeri," lanjut Rahmat.

 

Sebelumnya, Mahkamah Agung mencabut Permendag Nomor 39/2010 tentang ketentuan impor barang jadi oleh produsen. Keputusan Mahkamah Agung menyatakan pasal 2 ayat 1 di peraturan Menteri Perdagangan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Permendag No.39 tahun 2010 tersebut adalah penyederhanaan kebijakan sebelumnya dan mengundang kontroversi. Pemerintah berkeras Permendag No.39 Tahun 2010 justru untuk mendorong investasi dan mengontrol importasi barang jadi oleh produsen. (wdi)

 

 

 

Sumber