Wuffy Robot Dog Review: Fun, Learning & Companionship in One Toy Honest Reviews 2025!

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: okezone)

 

 

 

JAKARTA - Kalangan pengusaha menolak pemberian kompensasi yang akan diberikan pemerintah jika rencana kenaikan BBM subsidi diterapkan."Pengusaha itu tidak perlu ada kompensasi, yang dibutuhkan pengusaha itu adalah kepastian dan ketetapan dari pemerintah. Jadi jangan selalu dikagetkan oleh perubahan kebijakan seperti BBM dan TDL," ungkap Wakil Ketua Kamar Dagang dan Indusrtri (Kadin) Bidang Logistik, Distribusi, dan Transportasi Natsir Mansyur, di Menara Kuningan, Jakarta, Jumat (2/3/2012).

 

Menurut Natsir, kebijakan pemerintah tidak memberi kepastian bagi dunia industri kecuali perbaikan sarana dan prasarana berusaha.

 

"Persoalan dunia usaha sudah hampir 15 tahun tidak diselesaikan, itu struktur cost biaya tinggi, sudah sampai 20 tahun itu. Yang penting bagi kita penanganan secara komprehensif persoalan dunia usaha yaitu cost produksi yang tinggi," tandas dia.

 

Sebelumnya, rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan TDL tentu memiliki dampak bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah berencana memberikan kompensasi berupa Bantuan Sementara Langsung Masyarakat (BSLM) sebesar Rp25 triliun.

 

"Dana bantuan langsung itu kan sekira Rp25 triliun. Pada saatnya tidak boleh ada jeda, jadi kalau dinaikkan April bantuannya juga April," ungkap Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

 

Adapun target pembagian BLSM tersebut akan diberikan kepada 30 persen kepada masyarakat miskin Indonesia yang terkena dampak tersebut. "Tidak mungkin menaikkan BBM tanpa kompensasi kepada masyaratkat. Ada sekira 18,5 juta kepala keluarga atau 30 persenan masyarakat kita yang terdampak," paparnya.

 

Nantinya, BLSM tersebut akan terdiri dari beberapa bentuk di antaranya seperti bantuan langsung tunai yang diserahkan kepada setiap kepala keluarga yang terkena dampak kenaikan. (wdi)

 

 

 

Sumber