Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah mulai menyosialisasikan rencana penaikan bahan bakar minyak bersubsidi ke masyarakat sebagai bagian upaya untuk menegakkan demokrasi di dalam negeri.

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik  mengatakan cara pemerintah dalam memutuskan penaikan harga BBM tentunya tidak lagi bisa disamakan dengan cara yang ditempuh presiden sebelum Susilo Bambang Yudhoyono.

 

“Dulu waktu zaman Pak Harto , pagi-pagi dibahas dengan Subroto [menteri energi saat  itu} dan menteri keuangan. Dibahas 2 jam, malamnya ke luar Subroto di televisi [mengatakan] jam 00.00 BBM naik sekian,” katanya di Istana Presiden, Kamis 1 Maret 2012.

 

Sekarang ini, menurut Jero, berbeda. Sebulan sebelumnya telah ramai dilakukan pembahasan soal rencana penaikan BBM.

 

Dia mengatakan  justru jika pemerintah langsung mengumumkan kenaikan harga BBM bisa menciptakan kondisi yang tidak baik.

 

“Sekarang  sebulan sebelumnya sudah ramai, Kenapa? Itulah demokrasi. Kalau sekarang terus diumumkan begitu, ya pasti tidak baik,” katanya.

 

Jero juga menyayangkan  ada pihak yang menganggap rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan Presiden Yudhoyono yang tidak sayang kepada rakyatnya.

 

Dia mengatakan presiden sebelumnya juga menaikkan harga BBM dan kebijakan itu bukan karena tidak sayang pada rakyat melainkan karena situasi negara.

 

“Ada kalimat Presiden tidak sayang rakyatnya, ada yang menyatakan begitu. Saya bantah. Percayalah tidak ada Presiden yang tidak cinta dan tidak sayang pada rakyatnya,” kata Jero Wacik. (ra)

 

 

 

Sumber