CARA HAPUS DATA AKUN SFE - Pinjaman Online

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Badan Kebijakan Fiskal (BKF)  Kementerian Keuangan memperkirakan pos bantuan sosial akan membengkak seiring berbagai skema kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang akan diajukan pemerintah dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.

 

Luky Alfirman, Kepala bidang Kebijakan Belanja Pusat PKAPBN (Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) BKF menuturkan anggaran untuk kompensasi akan dialokasikan dalam pos bantuan sosial.

 

"Posnya anggaran bantuan sosial, kemungkinan nanti disalurkan oleh Kementerian Sosial," ujarnya kepada Bisnis  hari ini.

 

Dalam Nota Keuangan 2012, pemerintah mengalokasikan Rp63,6 triliun untuk anggaran bantuan sosial. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp18,2 triliun atau 22,3% bila dibandingkan dengan pagu bantuan sosial yang ditetapkan dalam APBN-P 2011, yakni Rp81,8 triliun.

 

Anggaran bantuan sosial itu terdiri dari bantuan sosial yang disalurkan melalui kementerian/lembaga sebesar Rp59,6 triliun dan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana alam sebesar Rp4,0 triliun. Anggaran bansos rencananya digunakan untuk bantuan operasional sekolah (BOS), beasiswa miskin, program kesehatan masyarakat, program PNPM Mandiri, dan program keluarga harapan (PKH) atau bantuan tunai bersyarat.

 

Seperti yang diberitakan Bisnis, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menuturkan pemerintah akan menggelontorkan dana pada kisaran Rp30 triliun-40 triliun untuk meringankan beban masyarakat atas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. 

 

Rencananya, dana kompensasi akan disalurkan dalam dua cara, yakni melalui program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan kompensasi untuk transportasi umum.

 

Dengan demikian dalam perubahan APBN 2012, akan ada tambahan sekitar Rp30 triliun-40 triliun dalam pos bantuan sosial, sehingga anggarannya membengkak menjadi lebih dari Rp100 triliun.

 

Tambahan alokasi ini juga termasuk usulan tambahan Rp2,4 triliun untuk memperluas cakupan dan unit cost program beasiswa miskin yang dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 

"Angka pastinya (tambahan anggaran belanja sosial) masih dihitung, karena masih ada program bansos lainnya. Kita masih rapat terus untuk finalisasi angkanya," kata Luky. (sut)

 

 

 

Sumber