Video: Logistik Mahal-Harga Komoditas Lesu Jadi Beban Bisnis Pelayaran

[Parno Pemilik Lapak 0]

BANDUNG: Pemerintah Kabupaten Bandung meraup pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp58,6 miliar hingga akhir 2011 atau terealisasi 110,6% dari target yang ditetapkan awal 2011.

 

Siti Nuraeni Halimah, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, menuturkan pemerintah setempat menargetkan pemasukan dari PBB hanya Rp52,9 miliar.

 

“Kami bersyukur PBB Kabupaten Bandung bisa melampaui target yang telah ditetapkan sejak awal tahun lalu,” ujarnya Selasa (28/02).

 

Dia menjelaskan pada 2011 target PBB dari sektor perdesaan mencapai Rp6,3 miliar, sedangkan PBB perkotaan senilai Rp46,6 miliar.

 

Namun, pencapaian PBB perdesaan sebesar Rp7,9 miliar dan PBB perkotaan tercapai sebesar Rp50,6 miliar hingga akhir Desember 2011.

 

Dia mengemukakan salah satu penyebab terealisasinya target PBB tersebut dipicu oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar melunasi PBB sesuai dengan kewajibannya sebagai warga negara.

 

“Masyarakat Kabupaten Bandung semakin sadar dalam membayar pajak, terutama melunasi PBB,” ujarnya.

 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung berharap penerimaan pajak tahun ini akan menyamai lalu atau melebihi pemasukan tahun lalu.

 

“Kami optimistis pendapatan PBB Kabupaten Bandung bisa naik pada tahun ini,” ujarnya.

 

Pada awal pekan ini, Kabupaten Bandung memperoleh penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas prestasi tersebut.

 

Gubernur Jawa Barat menyerahkan penghargaan serupa kepada 21 pemerintah kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat karena dinilai berprestasi dalam penerimaan PBB tahun lalu.

 

Kabupaten Bandung menduduki peringkat kedua pada kelompok IV setelah Kota Bogor. Adapun peringkat ketiga diduduki Kota Depok.

 

Sonny S Adisudarma, Sekretaris Tim Intensifikasi PBB Jawa Barat, menuturkan penghargaan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten di provinsi tersebut yang mempunyai target penerimaan PBB antara Rp30 miliar—Rp90 miliar.

 

Selain diberikan piagam penghargaan, Kabupaten Bandung yang menduduki peringkat kedua kelompok IV juga memperoleh bantuan keuangan sebesar Rp239 juta.

 

Sementara itu, peringkat pertama memperoleh bantuan senilai Rp300 juta dan peringkat ketiga senilai Rp194,2 juta.

 

“Bantuan keuangan ini digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kinerja pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sektor perdesaan dan perkotaan,” katanya.

 

Dia menambahkan kriteria penilaian penghargaan PBB mengacu kepada lima keberhasilan, di antaranya keberhasilan dalam pencapaian penerimaan yang meliputi kecepatan dan besaran persentase pencapaian penerimaan.

 

Di samping keberhasilan pencapaian collection rate penerimaan atas sektor perdesaan dan perkotaan, tegasnya, pertimbangan lainnya adalah keberhasilan dalam peningkatan pokok ketetapan PBB dan keberhasilan dalam pemungutan dan pengelolaan PBB.(K30/Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Script | Android Forums | Wordpress Tutorials

 

Sumber