Video: Logistik Mahal-Harga Komoditas Lesu Jadi Beban Bisnis Pelayaran

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Ketidaksinkronan antara rencana pembangunan pemerintah daerah dengan desain besar pemerintah pusat menjadi hambatan utama pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

 

 

 

Achmad Erani Yustika, ekonom INDEF mengatakan konsep otonomi daerah telah memberi kewenangan masing-masing wilayah untuk membuat perencanaan pembangunan. Akibatnya benturan antara rencana jangka menengah pemda dengan grand design pemerintah pusat, tidak terhindari terutama dalam pelaksanaan MP3EI.

 

 

 

“Memang mestinya setelah ada otonomi daerah, tidak muncul model-model MP3EI. Kecuali kalau masterplan-nya dibuat dari bawah (daerah) ke atas (pusat),” ujar Erani kepada Bisnis, hari ini.

 

 

 

Dia menggambarkan, hal ini terbukti dari reaksi jajaran pemda di Sumatra Utara yang mengeluhkan adanya perbedaan konsep pembangunan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah tidak mengakomodir kebutuhan daerah dalam sejumlah proyek.

 

 

 

Sebenarnya, sambungnya, pemerintah hanya perlu merekapitulasi rencana pemda yang sudah ada sebelum konsep MP3EI hadir. Dengan begitu, konsep besar akan berhasil melalui koordinasi yang matang antara para pemangku kepentingan.

 

 

 

Luki Eko Wuryanto, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinasi Perekonomian mengamini pernyataan Erani. Luki mengakui sejumlah daerah seringkali mengeluh karena merasa tidak dilibatkan.

 

 

 

“Beberapa keluhan dari daerah lebih banyak karena mereka merasa tidak dilibatkan atau diberikan informasi terkait proyek yang akan berjalan,” jelasnya.

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Script | Android Forums | Wordpress Tutorials

 

Sumber