Dukung Pemulihan, Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Aceh Tamiang

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Ekonom menegaskan kebijakan pembatasan bahan bakar bersubsidi tidak realistis dari sisi implementasi, dan hanya akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap laju inflasi.

 

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sesuai dengan amanat Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2012 tidak akan berjalan lancar, karena tidak relevan dari segi implementasi.

 

“Mungkin pemerintah sudah punya kajian matang, tapi coba jelaskan  bagaimana nanti implementasinya, pengawasannya tidak akan efektif, tentu tidak akan berhasil,” ujar Enny di Jakarta, hari ini Selasa 14 Februari 2012.

 

Disparitas harga yang terlalu besar, menurut Enny, justru hanya akan menimbulkan laju inflasi yang signifikan. Sementara tujuan utama untuk melakukan penghematan sulit tercapai karena pola pengawasan yang belum jelas.

 

Berdasarkan perhitungan, Enny melanjutkan kenaikan harga diikuti kebijakan lain yang dapat mendorong stabilitas dan suplai yang baik, tentu akan menjaga terjadinya inflasi. “Kenaikan harga BBM akan berdampak inflasi, tapi dari sisi biata, kalau ada realokasi subsidi yang tepat, maka akan menahan inflasi,” jelasnya.

 

Ekonom Universitas Paramadina Didik Junaedi Rachbini menambahkan kendaraan pribadi mengkonsumsi hampir 11 juta kilo liter, sehingga menghabiskan sekitar Rp45 triliun-Rp50 triliun setahun. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyebabkan sumber fiskal menjadi boros karena subsidi yang salah arah.

 

Didik mendorong pemerintah segera mengajukan rancangan perubahan APBN dengan mengutamakan pola kebijakan pengendalian subsidi secara matang dan sejumlah asumsi makro lain. Dia memerkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada di kisaran 6,1%, jauh lebih kecil dibandingkan asumsi pemerintah sebesar 6,7%.

 

Sebagai solusi pengendalian BBM, Ketua Komisi bidang transportasi DPR-RI periode 2004-2009 Putra Jaya Husin mengatakan pemerintah bisa tetap menerapkan total subsidi yang sesuai dalam UU APBN 2012. Akan tetapi melakukan upaya lain untuk mengendalikan konsumsi BBM dengan mendorong penggunaan kendaraan berbahan bakar alternatif.

 

Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk menyosialisasikan kendaraan hybrid dengan memberikan insentif pembebasan pajak kendaraan. Hal tersebut, menurut dia, seperti yang telah dilakukan oleh negara tetangga, Malaysia selama 3 tahun ini.

 

Pemerintah juga perlu ‘memaksa’ industri manufaktur nasional untuk memproduksi kendaraan hybrid secara massal. Dengan kapasitas angkut yang masih minim, lanjut dia, pihak swasta sebaiknya dilibatkan lebih jauh untuk mengatasi persoalan angkutan massal.

 

“Pemerintah seharusnya memberlakukan zero tax untuk kendaraan hybrid, saya yakin kalau dilakukan showroom kendaraan akan diantri banyak orang,” ujar Putra.(faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Android Games | Wordpress Tutorials

 

Sumber