Purbaya Klaim Satgas Debottlenecking Tarik Investasi di Atas Rp525 T

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Utang luar negeri dari lembaga donor internasional masih dirasa perlu mengingat kapasitas pengelolaan teknis di tingkat pemerintah daerah belum memadai. Untuk menangani banjir Jakarta saja, pemerintah berkomitmen menarik utang US$140 juta dari Bank Dunia.

 

Fook Chuan Eng, Spesialis urusan Air dan Sanitasi Bank Dunia di Indonesia menuturkan secara keseluruhan proyek penanganan banjir darurat di DKI Jakarta akan didanai melalui pinjaman lunak dari Bank Dunia senilai US$140 juta dan pendanan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta sebesar US$50 juta.

 

"Proyek ini untuk restrukturisasi waduk dan kanal, pengerukan, dan memulihkan kapasitas saluran air di Jakarta," ujarnya dalam peluncuran 'Pedoman manajemen Risiko Banjir Perkotaan Terpadu untuk Abad ke-21', hari ini.

 

Rully Irzal, staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta menuturkan setiap tahunnya Pemda DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar RP300-400 miliar untuk penanganan banjir dari total APBD yang mencapai Rp27 triliun.

 

"Pinjaman luar negeri seperti ini bukan hanya soal dananya, tapi juga bagaimana kita mendapat best practice dan technologi transfer, misalnya untuk manajemen sungai di Jakarta," ujarnya.

 

Pemda Jakarta, tambah Rully, akan belajar dari Bank Dunia mengenai resutlement policy framework (RPF) atau kerangka kebijakan pemukiman kembali untuk merekolasi warga bantara kali Ciliwung dengan layak dan meminimalisir konflik sosial. Rully juga menilai, pinjaman dari lembaga donor internasional terjamin kontinuitasnya dan tidak terkait dengan kepentingan politis.

 

Sementara itu, Senior Disaster Risk Management Specialist Bank Dunia di Indonesia Iwan Gunawan menuturkan, ketertarikan Bank Dunia untuk berkontribusi pada proyek penanganan banjir di Jakarta.

 

Proyek itu a.l. untuk membentuk role model penanganan bencana alam yang memiliki pola dan berjalan dengan efektif di Indonesia. Bank Dunia mencatat, per tahunnya pemerintah harus mengalokasikan sekitar Rp3-4 triliun untuk perbaikan aset akibat banjir.

 

Proyek ini juga diharapkan dapat mempererat koordinasi penanggulangan bencana di Indonesia yang seringkali terhambat silang kewenangan antarpemerintah daerah dan kementerian/lembaga.

 

"Pendanaan dari Bank Dunia dan Pemda ini cost of avoidence sebagai investasi yang dapat menstimulasi munculnya kegiatan ekonomi yang lain.Jangan semata dilihat dari dananya tapi efek yang ditimbulkan. Karena kita investment grade kan tidak semata faktor ekonomi, tapi juga sosial, termasuk kondisi infrastruktur dan lingkungan," kata Iwan.

 

Iwan berharap, terdapat perubahan pola pikir di pemerintah untuk menerapkan investasi yang sedikit mahal, namun memiliki daya resiliensi yang tinggi dibandingkan dengan investasi yang murah tapi tidak menyelesaikan masalah.

 

Apabila banjir di Jakarta sebagai daerah dengan ekonomi terbesar di Indonesia tertangani dengan baik, Iwan optimistis potensi ekonominya akan meningkat dan semakin menarik investasi swasta dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif di Ibu Kota. (04/Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Android Games | Wordpress Tutorials

 

Sumber