Roti O Minta Maaf soal Viral Pegawai Tolak Pembayaran Tunai Lansia

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong moratorium penerimaan pegawai negeri sipil diperpanjang untuk menghemat anggaran belanja pemerintah.

 

Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Dedi Maskur Riadi mengungkapkan cara paling efektif membatasi jumlah tenaga kerja yang semakin menumpuk di Kementerian/Lembaga pemerintah ialah memperpanjang masa moratorium PNS.

 

“[Perpanjangan moratorium PNS] kenapa tidak, ini bisa dilanjutkan. Tidak menambah [tenaga kerja] itu bagian dari penghematan,” ujar Dedi di Jakarta, hari ini (12/02).

 

dia menjelaskan dengan pembatasan tenaga kerja, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, secara otomatis tentu akan menghemat anggaran belanja. Kelanjutan moratorium, sambung Dedi, juga akan berfungsi meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang sudah tersedia di pemerintahan

 

Pada 24 Agustus 2011, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo, (mantan) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait Moratorium PNS.

 

Moratorium resmi berlaku sejak 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012 atau sekitar 16 bulan. Saat itu pemerintah berkomitmen membenahi tata kelola penerimaan PNS.

 

Adapun, untuk tenaga medis, dokter, perawat, petugas keselamatan publik, dan tenaga pengajar dikecualikan dalam proses moratorium.

 

Menurut dia, persoalan utama tidak hanya pada jumlah tenaga kerja, tetapi komposisi dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan,

 

“Misalnya tamatan SMA [sekolah Menengah Akhir] lebih banyak daripada Diploma I atau Strata I, kalau ditambah terus yang SMA nanti mau kerja apa? Masalahnya bukan cuma jumlah, tapi sebarannya,” jelas dia.

 

Dalam kesempatan tersebut, dia mengklaim pemerintah tidak bertugas melakukan penyerapan tenaga kerja secara langsung melalui seluruh K/L.

 

Peningkatan investasi

Kendati demikian, pemerintah memiliki peran menyediakan lapangan kerja melalui upaya meningkatkan investasi yang produktif.

 

“Memangnya penyerapan tenaga kerja itu [tugas] pemerintah? Maka harusnya harapannya di investasi, jadilah menyebar ke dunia yang macam-macam itu, didorong dari investasi,” ujarnya.

 

Azhar Lubis, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengatakan pemerintah akan berupaya meningkatkan investasi untuk mendorong hilirisasi industri. Dalam hal ini, sektor energi akan menjadi pendukung pencapaian.

 

Dia menyebutkan peningkatan investasi 2011 telah menciptakan penyerapan tenaga kerja secara langsung sebanyak 404.039 orang.

 

Menurut dia, keberadaan investasi PMDN dan PMA diperkirakan menimbulkan efek ganda terhadap penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung sebanyak empat kali lipat.

 

Dia menjelaskan transmisi penyerapan tenaga kerja paling banyak melalui sektor perkebunan, manufaktur, dan pariwisata.(01/Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Android Games | Wordpress Tutorials

 

Sumber