Catatan Pupuk Nasional: Ekspor ke Australia, Harga Dalam Negeri Turun

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menuntaskan  penyusunan rancangan besar pengembangan kawasan perbatasan yang juga  memuat Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang masuk kategori pulau yang berbatasan dengan negara lain.

 

 

 

Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet Retno Puji Budi Astuti mengatakan penyusunan rancangan besar untuk pengembangan kawasan perbatasan itu penting karena dari sekitar 17 ribu pulau yang dimiliki Indonesia pada saat ini, terdapat 92 pulau yang berbatasan dengan negara lain.

 

 

 

"Kalau itu tidak dituntaskan maka kondisi ini sangat mudah bagi arus keluar masuk barang illegal, baik barang yang masuk untuk menghindari bea masuk dari praktik penyelundupan, pencurian sumber daya alam berupa illegal logging dan illegal fishing), bahkan perdagangan manusia, serta konflik dengan negara tetangga," ujarnya sebagaimana dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, hari ini (24/01).

 

 

 

Dia menambahkan rancangan besar itu juga masuk program Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2012 yang akan memfokuskan pengelolaan PPKT untuk 31 pulau yang berpenghuni.

 

 

 

Selain itu, lanjutnya, pemerintah menyadari bahwa PPKT itu mempunyai keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi yang sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan serta penting untuk penyangga kedaulatan bangsa.

 

 

 

"Untuk itu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya berbagai upaya untuk mengantisipasi hal yang merugikan bagi kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai program pada PPKT."

 

 

 

Menurut Retno, program-program pada PPKT itu ditujukan untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62/2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

 

 

 

"Menko Polhukam telah ditunjuk menjadi Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan PPKT, dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan PPKT antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya lagi.

 

 

 

Dalam hal ini, tambahnya, koordinasi itu meliputi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi, sosial dan budaya. (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber