Bank di Jakarta Tutup, OJK Cabut Izin Usaha Gara-gara Ini

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Kebijakan Work From Home (WFH^[1]) dan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak^[2] (BBM) dinilai berpotensi menekan penggunaan BBM harian masyarakat.

Pemerintah mulai menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, serta mengimbau penerapan kebijakan serupa bagi karyawan swasta sebagai respons terhadap konflik Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia. Pemerintah juga berencana membatasi pembelian BBM.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov menilai kebijakan ini seharusnya dapat menekan konsumsi BBM harian yang saat ini mencapai sekitar 175 ribu kiloliter.

"Ada kebijakan-kebijakan pemerintah, WFH, kemudian juga pembatasan, itu kan nantinya bisa kita ukur keberhasilannya," ujarnya dalam acara Economic with Rully Kurniawan, Kamis (2/4).

"Nah ketika konsumsi mengalami penurunan, khususnya BBM subsidi, otomatis juga akan mengurangi beban subsidi dan kompensasi," imbuhnya.

Menurut dia, kebijakan seperti WFH hingga pembatasan pembelian BBM bisa menjadi instrumen untuk menekan konsumsi.

Ia menilai pengendalian konsumsi BBM subsidi menjadi salah satu langkah yang bisa dikontrol pemerintah di tengah keterbatasan mengendalikan faktor eksternal seperti harga minyak mentah dunia.

"Harga minyak mentah kita tidak bisa kontrol. Nilai tukar masih bisa kita kontrol walaupun dengan amunisi terbatas. Tapi yang bisa kita kontrol adalah salah satunya pengendalian konsumsi BBM khususnya yang subsidi," ujarnya.

Beban subsidi energi dalam APBN memiliki batas, sehingga tidak semua kenaikan harga bisa diserap pemerintah. Berkaca dari tahun 2022 saat konflik Rusia-Ukraina, pemerintah harus menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi sampai 125 persen.

"Dari Rp152 triliun menjadi Rp551 triliun tahun 2022. Tapi waktu itu defisit (APBN) kita masih diperbolehkan lebih dari 3 persen," katanya.

Meski demikian, pada periode tersebut pemerintah tetap menaikkan harga BBM subsidi, yang turut berdampak pada inflasi.

"Setiap kenaikan harga BBM subsidi ataupun LPG subsidi pasti punya sensitivitas terhadap inflasi," ujar Abra.

Oleh karena itu, ia menilai kenaikan harga BBM subsidi sebaiknya menjadi opsi terakhir. Sebagai alternatif, Abra mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pembatasan konsumsi dan reformasi subsidi energi.

Selain itu, diversifikasi energi juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

"Upaya melakukan diversifikasi konsumsi BBM menjadi listrik, kemudian juga penggunaan bagi industri untuk LPG, CNG, pengembangan jaringan gas buat rumah tangga," katanya.

Ia menambahkan, langkah-langkah tersebut dapat membantu menekan beban subsidi.

"Jadi kita tidak perlu khawatir fiskal kita karena yang bisa kita kontrol dari sisi belanja tadi. Itu barangkali saya pikir menjadi hal yang quick wins yang bisa kita lakukan di tahun," kata Abra.

(dhz/dmi) Add as a preferred
source on Google

====
^[4]

^[3]

References

1. ^{^} WFH (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} bahan bakar minyak (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber