Perusahaan Ini Sudah Ada Sejak Zaman Nabi Muhammad, Bukan di Arab

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Otoritas Jasa Keuangan (OJK^[1]) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI^[2]) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merampungkan 4 agenda reformasi penguatan transformasi pasar modal^[3].

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan hal itu sesuai dengan target yang dicanangkan regulator setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) sempat membekukan sementara penyesuaian bobot saham RI pada awal 2026 lalu.

"Kami informasikan bahwa per Maret kemarin yang sesuai dengan target yang kita canangkan seluruh inisiatif tersebut telah kita selesaikan dan tuntaskan," ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasan menerangkan inisiatif pertama berupa penyediaan transparansi data kepemilikan saham di atas 1 persen yang telah dirilis kepada publik pada 3 Maret 2026. Adapun data tersebut terus diperbarui secara bulanan untuk setiap emiten.

"Tentu ini akan terus kita lakukan perbaruannya (data kepemilikan saham) setiap bulannya," terangnya.

Transparansi data kepemilikan saham di atas 1 persen diharapkan mampu memberikan visibilitas struktur kepemilikan emiten dan mengurangi opacity bagi investor global.

Kedua, granularity klasifikasi investor yang telah dirilis pada 1 April 2026 dengan data per 31 Maret 2026. Transformasi ini berupa peningkatan granularity klasifikasi investor yang semula 9 kategori menjadi total 39 kategori.

Granularity klasifikasi investor dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi karakteristik tipe investor.

"Terutama untuk 2 kelompok utama yang menjadi sorotan yaitu kelompok korporasi atau korporate, dan others. Yang sekarang bahkan sudah secara granular bisa betul-betul diketahui sebetulnya tipe investor dibalik tipe investor besarnya itu siapa saja," kata Hasan.

Ketiga, kenaikan batas minimum free float semula 7,5 persen menjadi 15 persen yang telah dirilis pada 31 Maret 2026. Peningkatan batas minimum free float dilakukan secara bertahap untuk mendorong likuiditas dan pendalaman pasar.

Hasan menyampaikan transformasi ini diperkuat dengan penajaman definisi free float yang terintegrasi dengan granularity data sehingga angka free float mencerminkan kondisi riil di pasar.

"Nanti tentu free float kita harus berani juga dilakukan kurasinya karena sekarang sudah sangat granular sehingga ketahuan mana yang betul free float, mana yang sebetulnya tidak murni free float," jelasnya.

Keempat, ketersediaan data pemilik manfaat pemegang saham emiten di atas 10 persen yang dirilis pada 1 April 2026.

Harapannya, pemegang saham atau indeks penyedia global dapat memperoleh informasi pemilik manfaat dari pemegang saham emiten di atas 10 persen. Dengan begitu, tidak hanya ultimate beneficial owner emiten saja yang mengetahuinya.

"Tapi ini tidak kita publikasikan secara terbuka. Jadi dalam hal pihak itu memiliki hak atau kecukupan kewenangan untuk mengakses data itu, maka yang bersangkutan dapat meminta hal tersebut melalui Bursa Efek Indonesia," ungkap Hasan.

Hasan menekankan keempat transformasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia.

"Pada akhirnya kita harapkan meningkatkan kredibilitas pasar modal kita sehingga tidak ada lagi keraguan terkait aspek investability atau kelayakan berinvestasi di pasar modal Indonesia," tutupnya.

====^[4]

(fln/sfr) Add as a preferred
source on Google ^[5]

References

1. ^{^} OJK (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} BEI (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} pasar modal (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)
5. ^{^} Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)

Sumber