Primal Brain Supplement Review: Boost Memory, Focus & Mental Clarity Fast

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo^[1] mengungkap Presiden Prabowo Subianto^[2] mengancam akan 'membersihkan' Kementerian PU^[3] jika tak segera berbenah.

Dody mengungkap Prabowo meminta langsung kepada dirinya selain mengurus infrastruktur negeri, juga melakukan bersih-bersih di kementerian yang dipimpinnya. Jika tidak, Prabowo siap turun tangan langsung.

"Kita diminta oleh Pak Presiden Prabowo untuk membersihkan diri kita sendiri atau beliau yang membersihkan kita," ujar Dody dalam acara diskusi bersama media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada saat saya ditugaskan di Kementerian PU, saya harus berpikiran positif, harus wajib memang betul. Tugas saya cuma satu, gak banyak, bukan bangun jembatan dan jalan, tugas saya bersih-bersih," sambung Dody.

Pernyataan itu disampaikan Dody di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya Kementerian PU yang kini ditangani aparat penegak hukum.

Kasus dugaan korupsi tersebut saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dody menjelaskan kasus tersebut terungkap setelah dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida dan Inspektur Jenderal Maulidya Kementerian PU Maulidya Indah Junica ke aparat penegak hukum.

Dody juga pernah mengungkap adanya dugaan praktik "deep state" di internal Kementerian PU, termasuk indikasi pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) yang merasa kebal terhadap hukum dan pengawasan.

Istilah deep state merujuk pada konsep tentang adanya kekuatan tersembunyi yang dapat memengaruhi arah kebijakan.

Dody pun kembali menegaskan bahwa deep state itu adalah sesuatu yang nyata, setidaknya di Kementerian PU.

"Kita enggak pernah tahu tuh apakah yang mengejarkan itu adalah eselon I, eselon II, atau cuma tukang ketik, ini kita enggak pernah tahu," ujar Dody.

Ia lalu mengungkap, berdasarkan informasi dari inspektur jenderal (irjen), budaya koruptif dan permisif masih ditemukan di hampir seluruh unit organisasi (unor).

"Di beberapa kesempatan memang bu irjen mengatakan memang ada budaya koruptif dan permisif di semua, hampir di semua unor," ujar Dody.

Ia juga menyoroti pentingnya penegakan tanggung jawab di level pimpinan. Menurut dia, jika terjadi pelanggaran di level atas, maka pejabat tersebut harus bertanggung jawab, bukan justru dibebankan ke bawahan.

Misalnya jika terjadi kesalahan di tingkat eselon I, maka pejabat eselon I tersebut yang harus bertanggung jawab, bukan justru dialihkan ke eselon II, eselon III, atau pejabat di bawahnya.

Ia menilai hal ini penting agar tidak memberikan contoh buruk bagi generasi muda di Kementerian PU.

Pasalnya, Dody memandang saat ini sudah mulai muncul kecenderungan negatif di kalangan pegawai muda Kementerian PU, yaitu praktik koruptif.

"Hari ini menurut saya generasi muda PU sudah agak-agak konslet sedikit ke otaknya itu. Nah, itu harus saya cuci," ujar Dody.

"Generasi muda PU hari ini menurut saya akan berlomba-lomba mencuri uang APBN untuk bisa mendapatkan jabatan eselon I, eselon II, eselon III secepat-cepatnya. Itu enggak boleh kan," sambungnya.

Oleh karena itu, ia kini gencar mendorong upaya pemberantasan korupsi di Kementerian PU, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderalnya.

Ia mengatakan, Kementerian PU adalah salah satu kementerian tua, atau sudah ada sejak zaman dahulu, yang harus dijaga marwahnya.

====^[4]

(dhz/sfr) Add as a preferred
source on Google ^[5]

References

1. ^{^} Dody Hanggodo (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} Kementerian PU (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)
5. ^{^} Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)

Sumber