Murwon MBN Patch Review: Does It Really Work for Weight Loss Safe & Effective or Just Hype A Simple Solution!

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri^[1] Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo^[2] mengungkap adanya dugaan praktik "deep state" di internal Kementerian, termasuk indikasi pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) yang merasa kebal terhadap hukum^[3] dan pengawasan.

Hal itu disampaikan Dody usai membaca draf laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran di kementeriannya. Ia mengaku menemukan berbagai kejanggalan dari laporan sekitar 50 halaman tersebut.

"Saya hanya mau mengonfirmasikan apa yang disampaikan Bapak Prabowo Subianto itu sangat-sangat benar, deep state itu ada di semua kementerian, terutama PU," ujar Dody kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (29/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dody menyebut temuan dalam laporan tersebut memperkuat dugaan adanya praktik yang sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan di internal kementerian.

Ia juga mengakui adanya indikasi pejabat tinggi yang dinilai "untouchable" atau sulit tersentuh pengawasan.

"Ada (deep state dan dirjen untouchable). Ini bukti yang sudah clear. Benar-benar clear, saya baca laporan itu melongo," katanya.

Dody mengaku sebelumnya telah merasakan adanya praktik tersebut, namun tidak menyangka skala dan keberaniannya hingga sejauh ini.

"Saya sudah merasa ada deep state di Kementerian PU, tapi saya nggak pernah mengira sejauh ini mereka beraninya, even ke Menteri pun nggak peduli," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Dody berencana memanggil Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PU pada Senin (30/3) untuk membahas temuan dalam laporan tersebut.

Ia juga menegaskan akan melakukan audit internal serta melanjutkan langkah rotasi jabatan di posisi strategis sebagai upaya mencegah penyimpangan.

"Yang paling mudah itu sering-sering ganti kepala Baleg, Kasatker, PPK, karena uangnya di situ kan. Uangnya memang muter di PPK, Kasatker, Kepala Baleg, tapi memang ada alirannya ke atas. Paling benar diputar aja," katanya.

Menurut Dody, praktik penyimpangan anggaran yang terjadi selama ini telah menjadi kebiasaan yang harus segera dihentikan.

"Aliran itu sudah biasa, kebiasaan yang tidak boleh dilanjutkan dan tidak seharusnya lagi dikerjakan," pungkas Dody.

====^[4]

(lau/ins) Add as a preferred
source on Google ^[5]

References

1. ^{^} Menteri (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Dody Hanggodo (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} hukum (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)
5. ^{^} Add as a preferred source on Google (www.cnnindonesia.com)

Sumber