Tersandung Kasus Hukum, Direktur Utama PGSO Diberhentikan

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah memutuskan melanjutkan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat^[1] (AS) meski Mahkamah Agung (MA) Negeri Paman Sam tersebut menganulir kebijakan tarif^[2] resiprokal (timbal balik) yang dibuat Presiden Donald Trump^[3].

Namun usai muncul putusan MA AS, Trump mengancam negara yang mencoba memanfaatkan putusan pengadilan untuk mengubah atau meninggalkan kesepakatan dagang akan menghadapi tarif lebih tinggi melalui aturan perdagangan lain.

"Negara mana pun yang ingin 'bermain-main' dengan keputusan Mahkamah Agung yang menurut saya tidak masuk akal, terutama negara yang selama bertahun-tahun telah merugikan AS, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan bahkan lebih berat daripada yang baru saja mereka sepakati. Pembeli harap berhati-hati!" tulis Trump melalui media sosial Truth Social, Senin (23/3), melansir Reuters.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan adanya putusan tersebut, negara-negara yang sudah meneken deal dagang dengan AS, termasuk Indonesia, bisa saja memilih mundur dari kesepakatan. Sebab, kebijakan tarif yang menjadi dasar kesepakatan saja dinilai MA AS tidak sah. Jadi, Indonesia bisa menegosiasikan ulang kesepakatan, tetapi ternyata memilih melanjutkan.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai langkah RI tetap melanjutkan kerja sama dagang merupakan pilihan yang rasional secara ekonomi-politik. Meskipun ada pembatalan aspek tertentu, struktur relasi dagang Indonesia-AS tetap berjalan.

"Dalam konteks global yang makin proteksionis sejak era Trump, stabilitas akses pasar jauh lebih penting dibanding ego diplomatik. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang mencatat surplus perdagangan terhadap AS," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menekankan kesinambungan preferensi dagang sangat penting bagi sektor manufaktur nasional. Ekspor tekstil, alas kaki, elektronik ringan, dan sejumlah komoditas sangat bergantung pada akses pasar AS.

Jika Indonesia memutuskan cabut dari kesepakatan, Ronny melihat akan muncul sinyal negatif bagi investor global. Indonesia bisa dinilai tidak konsisten dalam menjaga komitmen dagang internasional.

"Dalam kacamata ekonomi internasional, kredibilitas itu penting bak mata uang. Sekali rusak, mahal untuk memperbaikinya," jelasnya.

Ronny mencatat setidaknya ada empat risiko yang mengintai Indonesia apabila cabut dari perjanjian dagang Trump. Pertama, potensi tarif pembalasan atau retaliatory tariffs terhadap produk ekspor unggulan Indonesia. Langkah konfrontatif dapat memicu respons sepihak dari pemerintah AS.

Kedua, relokasi investasi manufaktur. Investor yang menargetkan pasar AS, bisa saja memindahkan basis produksinya ke negara lain seperti Vietnam atau Meksiko yang memiliki kepastian akses pasar lebih kuat untuk menembus Washington.

Ketiga, volatilitas nilai tukar rupiah. Sentimen negatif pasar akibat ketidakpastian kebijakan dagang dapat memicu tekanan terhadap stabilitas keuangan domestik. Keempat, efek reputasi jangka panjang. Indonesia berpotensi dicap sebagai unreliable trading partner jika dianggap tidak stabil dalam menjaga perjanjian internasional

"Pendeknya, dalam ekonomi global, risiko terbesar bukan pada satu kebijakan, tapi pada persepsi jangka panjang terhadap stabilitas kebijakan," katanya.

Ronny juga melihat RI tetap berada dalam kerangka kesepakatan memberikan keuntungan strategis. Pertama, mitigasi risiko tarif tambahan secara unilateral dari AS.

Keuntungan kedua, positioning geopolitik. Di tengah rivalitas AS-China, Indonesia dapat mempertahankan posisi sebagai mitra yang non-hostile, non-aligned, tetapi tetap kooperatif.

Keuntungan ketiga adalah menjaga kepercayaan pasar. Kepastian kebijakan akan menekan uncertainty cost yang selama ini menjadi beban pelaku usaha.

"Pelaku usaha butuh kepastian. Kalau pemerintah menunjukkan komitmen berkelanjutan, biaya ketidakpastian (uncertainty cost) akan turun," terangnya.

Ronny menambahkan ancaman tarif ala Trump memang nyata, namun biasanya berbasis kalkulasi politik domestik AS. Negara yang terlihat kooperatif cenderung lebih aman dibanding yang konfrontatif.

---

References

1. ^{^} Amerika Serikat (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} tarif (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} Donald Trump (www.cnnindonesia.com)

Sumber