AKREDITASI! TELP. 0851-9493-4019, Sertifikasi TOT K3 Jawa Timur

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa^[1] hingga Gubernur Bank Indonesia^[2] (BI) Perry Warjiyo sepakat untuk melanjutkan skema debt switching atau pengalihan utang^[3] jatuh tempo tahun ini senilai Rp173,4 triliun.

Langkah tersebut disepakati dalam rapat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) pada Jumat (20/2). Tujuannya, untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terkendali. 

Dalam rapat pekan lalu, Kemenkeu dan BI menyepakati pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh bank sentral dari pasar sekunder dilakukan secara terukur dan mengikuti mekanisme pasar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, pembelian dilakukan dari pelaku pasar serta melalui skema pertukaran surat utang secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah.

"Pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar," bunyi pernyataan tersebut.

Pada 2026, transaksi pertukaran SBN direncanakan mengikuti jumlah surat utang yang jatuh tempo sebesar Rp173,4 triliun dan akan dilakukan secara bertahap sebelum jatuh tempo. Mekanisme serupa sebelumnya telah dilakukan pada 2021, 2022, dan 2025.

Kemenkeu dan BI menyatakan penerbitan dan pembelian SBN akan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta tetap menjaga disiplin pasar. Kedua lembaga juga akan terus berkoordinasi dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan pasar keuangan domestik maupun global.

Pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembiayaan defisit tersebut akan dipenuhi melalui pembiayaan utang maupun non-utang, termasuk penerbitan SBN di pasar domestik dan global serta penarikan pinjaman.

"Defisit APBN 2026 diarahkan sekitar 2,68 persen dari PDB, dengan pembiayaan defisit akan dipenuhi melalui pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Pembiayaan utang akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara di pasar domestik dan pasar global, serta penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri," demikian pernyataan resmi hasil rapat koordinasi tersebut.

Rapat koordinasi yang dihadiri Menkeu Purbaya dan Gubernur BI Perry Warjiyo beserta jajaran itu merupakan bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan.

Koordinasi tersebut juga merupakan pelaksanaan amanat sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Bank Indonesia, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pemerintah menyatakan penerbitan SBN dilakukan dengan pengelolaan portofolio utang yang menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko utang untuk menjaga struktur utang tetap sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, BI mengarahkan kebijakan moneter 2026 untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain melalui operasi moneter yang menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, serta transaksi pembelian dan penjualan SBN di pasar sekunder.

====^[4]

(del/ins)

References

1. ^{^} Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} utang (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber