Best Crypto Asset Service Providers: Top Firms to Retrieve Lost Bitcoin: Reach Out To Optimistic Hacker Gaius

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah akan memberikan insentif logistik sebesar Rp2 Triliun, untuk meningkatkan daya saing industri domestik. Sejumlah perusahaan badan usaha milik negara akan dilibatkan dalam realisasi penyaluran insentif.

 

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan pemerintah akan menambah fasilitas angkutan logistik, untuk menekan biaya produksi. Peningkatan konektifitas terutama dilakukan di kawasan Indonesia Timur, terutama Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan sejumlah wilayah kepulauan.

 

“Kita akan memberi insentif menambah jumlah kapal angkut, dengan dana mencapai Rp2 triliun,” kata Hatta di Jakarta, pekan lalu.

 

Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Perekonomian menambahkan insentif yang dimaksud dapat pula berupa kemudahan birokrasi dalam penyaluran logistik antar daerah.

 

Untuk itu, Hatta berencana mengundang sejumlah BUMN transportasi dan logistik dalam waktu dekat, untuk merealisasikan pemberian insentif.

 

Edy menyebutkan beberapa perusahaan BUMN antara lain, PT Pelindo, Angkasa Pura, Bina Marga, Perum Bulog, PT Sarinah, dan sejumlah perusahaan BUMN yang berhubungan dengan logistik.

 

“Perusahaan BUMN yang berkaitan dengan logistik. Jenis insentifnya dalam hal fiskal dan kemudahan birokrasi,” demikian salah satu kutipan pesan singkatnya kepada Bisnis, kemarin, 14 Januari 2012.

 

Hatta mengungkapkan dana insentif berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah tersedia milik pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, terdapat Rp81,32 triliun dana SAL 2011 yang masuk di kas negara pada awal tahun anggaran 2012.

 

“Alokasi penggunaan SAL pada APBN 2012, Rp5,05 triliun untuk APBN 2012, pembiayaan kebutuhan awal tahun Rp35 triliun, dan kebutuhan Bond Stabilization Framework dan risiko listrik Rp16,32 triliun,” jelas Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo awal bulan ini.

 

Sesuai amanat Undanng-Undang Dasar 1945, 20% dari dana SAL 2011 rencananya akan dianggarkan untuk pos pendidikan, yakni sebesar Rp6 triliun. Selain itu, dana SAL juga akan digunakan untuk infrastruktur, kebutuhan mendesak (Polri) dan risiko krisis pangan, konversi energi, dan bencana alam sebanyak Rp24 triliun.

 

Perkiraan dana SAL (netto) yang dapat digunakan pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp30 triliun. Agus menegaskan dana SAL akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di kawasan Indonesia Timur. (faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber