bot 0 Posted Selasa, jam 07:20 Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian ESDM[1] memutuskan untuk menunda mengumumkan hasil kajian mengenai dugaan tambang ilegal[2] yang menyebabkan banjir hingga longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Gakkum ESDM) Rilke Jeffri Huwae mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian. Hanya saja, ada beberapa hal yang menyebabkan hasilnya belum bisa diumumkan."Sudah. Kita sudah kaji, tapi kita belum bisa menyampaikan produk itu untuk kemudian menjadi bahan perbincangan di publik," ujarnya ditemui di BPH Migas, Senin (16/12). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Menurutnya, saat ini pemerintah tengah fokus dalam penyelamatan korban bencana banjir di tiga provinsi tersebut. Ia tak ingin apabila dirilis saat ini, fokus masyarakat akan teralihkan dari aksi kemanusiaan. "Kita sudah buat kajian, tetapi itu bagian dari penegakan hukum dan kita mendahulukan hal-hal yang terkait dengan penyelesaian kemanusiaan dulu," jelasnya.Lebih lanjut, ia menyebutkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah beberapa kali turun ke lapangan. Ia menyadari penegakan hukum sangat penting dan wajib dilakukan, hanya saja untuk saat ini penyelamatan jiwa manusia dinilai paling utama."Penegakan hukum itu penting dan wajib dilakukan, tetapi melihat momentumnya dulu. Sebagai bangsa kita selesaikan dulu masalah kemanusiaan," terangnya.Jeffri menilai bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan di saat seperti ini. Ia pun berharap masyarakat bisa mengerti keputusan pemerintah tersebut."Ya kalau kemudian kita di dalam persoalan bangsa ini masalah-masalah kemanusiaan belum kita selesaikan terus kita cari siapa yang paling bersalah dan sebagainya, saya kira itu baik tapi itu bukan keputusan yang terbaik," pungkasnya.====[3] (ldy/sfr) References^ Kementerian ESDM (www.cnnindonesia.com)^ tambang ilegal (www.cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)Sumber Share this post Link to post Share on other sites