Maman Sebut Impor Ilegal Buat UMKM Mandek hingga Terjerat Kredit Macet

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pembatasan kepemilikan saham bank masih menggantung, karena Bank Indonesia tengah mencari formula ideal dalam pengaturan. Namun, otoritas itu memastikan regulasi tersebut akan digulirkan tahun ini setelah meleset dari rencana sebelumnya akhir 2011.

 

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan bank sentral masih terus melakukan proses pembahasan aturan pembatasan kepemilikan saham. Pasalnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan simulasi sebelum ketentuan tersebut dirilis.

 

“Kami masih terus proses. Memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan belum diambil keputusan,” ajarnya dalam konferensi pers di Jakarta, siang ini, 12 Januari 2012.

 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, terangnya, BI tak ingin mengambil kebijakan yang masa transisinya selama 20 tahun. “Bisa aneh kebijakan itu. Saya sudah meninggal hasilnya belum tahu. Artinya kita harus mencari formula yang kredibel dan masuk akal. Itu pertama.”

 

Kedua, ada dilema siapa yang bakal menjadi pemegang saham mayoritas. Pasalnya, apabila suatu bank terjadi masalah, akan sulit dalam melacak siapa orang atau lembaga yang bertanggung jawab.

 

Namun, sambungnya, secara prinsip bank sentral sudah ada gambaran terkait dengan pembatasan kepemilikan saham. Secara prinsip akan ada pembedaaan antara kepemilikan saham oleh institusi dan perorangan atau keluarga.

 

“Arahnya secara garis besar mungkin akan berbeda terhadap pemegang saham perorangan atau pemilik PT [perseroan terbatas] atau orangnya satu. Kalau lima istri bapak, mertua, keponakan atau lainnya itu dihitung satu,” paparnya.

 

Prinsip tersebut, terangnya, cukup masuk akal, karena jika bank dimiliki oleh perusahaan atau lembaga akan menekann unsur terafiliasi atau konflik kepentingan. Dengan pemikiran itu, ungkapnya, ada kemungkinan kepemilikan mayoritas dengan sejumlah syarat.

 

Rencana pembatasan kepemilikan saham semula untuk menekan kepemilikan asing. Ide tersebut sempat menjadi bahan kampanye Darmin dalam uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur BI.

 

Kemudian, pemikiran tersebut berkembang pembatasan kepemilikan saham keluarga guna mengantisipasi tindak pidana perbankan yang selama ini lebih banyak melibatkan orang dekat. Rencananya tahun lalu akan diterapkan, tetapi tertunda hingga sekarang. (faa)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber