PENYEDIA WALLPAPER VINYL DI MALANG HARGA TERJANGKAU

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan^[1] angkat suara soal ribut Bandara ^[2]Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah yang tak dikawal perangkat negara.

Ia mengakui izin pembangunan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, diambil ketika pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan saat izin diputuskan, ia menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Saat itu, keputusan diambil saat rapat dengan menteri terkait yang tergabung dalam kabinet Jokowi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait," ujar Luhut dalam catatannya, Senin (1/12).

Ia menyebutkan pembangunan bandara IMIP diberikan sebagai fasilitas bagi investor yang menanamkan modalnya di proyek hilirisasi di Morowali. Luhut mengatakan banyak negara pun melakukan hal yang sama.

"Sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi US$20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," jelasnya.

Luhut mengatakan saat itu, izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP adalah hanya untuk melayani penerbangan domestik. Artinya, memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.

"Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," tegasnya.

Dalam penjelasan ini, Luhut juga menekankan tidak pernah terlibat dalam bisnis apapun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas.

"Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya," terangnya.

Ia pun menantang semua pihak yang meragukan keputusannya untuk datang kepadanya dan ia siap bertanggung jawab. Sebab, tujuan utamanya adalah hilirisasi yang saat ini dampaknya sangat positif bagi Indonesia.

"Saya persilakan siapa pun datang kepada saya dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut. Kita tidak berpihak kepada China atau Amerika, kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu China adalah satu-satunya negara yang siap masuk," pungkasnya.

Bandara IMIP memang tengah menjadi sorotan. Hal ini buntut pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara tidak dikawal perangkat negara adalah anomali.

Bandara ini berbeda dengan Bandara Udara Maleo yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2018 lalu, yang juga berada di kawasan Morowali, Sulteng.

Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Bandara IMIP berstatus khusus dan memiliki klasifikasi teknis 4B.

Bandara ini digunakan untuk penerbangan domestik, dan dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

Bandara IMIP bisa melayani penerbangan khusus untuk rute internasional sejak Agustus 2025. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

====^[3]

(ldy/sfr)

References

1. ^{^} Luhut Binsar Pandjaitan (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Bandara (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber