WA: 0822-1122-1909 - Tempat Outbound Di Batu Kompak

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Direktorat Jenderal Pajak akan membentuk kantor pelayanan pajak (KPP) khusus migas dan non-migas guna menggali penerimaan yang lebih besar dari sektor-sektor usaha potensial, seperti migas, pertambangan batu bara, dan kelapa sawit.

 

Selain itu, Direktorat Jenderal pajak (DJP) juga akan menggandeng surveyor independen untuk menghitung volume produksi dan ekspor dari industri-industri di sektor strategis tersebut.

 

Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menuturkan target penerimaan perpajakan pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp1032,5 triliun atau 78,74% dari total  target penerimaan negara Rp1.311,38 triliun di APBN 2012. Target tersebut naik Rp153 triliun dibandingkan tahun lalu dan merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah perpajakan di Tanah Air.

 

Untuk mencapai target tersebut, kata Fuad, salah satu upaya terobosan DJP adalah mengejar setoran pajak dari sektor-sektor usaha potensial, a.l. migas, pertambangan batu bara , dan kelapa sawit. Caranya, a.l. dengan bekerjasama dengan surveyor independen dalam menghitung volume

produksi dan ekspor dari industri-industri di sektor tersebut.

 

"Kami juga akan menyiapkan KPP khusus untuk menangani sektor migas dan non-migas supaya ada speliasisasi (fiskus) di bidang batu bara , sawit, migas, dan lain-lain. Ini cara kami supaya target (penerimaan perpajakan) Rp1.000 triliun tercapai," tuturnya dalam jumpa pers hari ini.

 

Fuad mencontohkan sektor pertambangan dan kelapa sawit sebagai wilayah usaha yang banyak didominasi oleh wajib pajak yang kurang patuh. Menurutnya, sekitar 9000 ijin usaha pertambangan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tetapi yang jumlah pengusaha tambang yang patuh membayar masih belum banyak.

 

"Pertambangan itu sektor yang miskin. Banyak pengusaha di sektor itu tidak bayar pajak. Kalaupun bayar, belum benar karena jumlah produksinya kami tidak tahu. Masih jauh di bawah potensi sebenernya. Data yang di ekspor juga masih jauh dari yang sebenarnya. Sawit juga termasuk. Kami merasa banyak yang masih bolong," ucapnya.

 

Terkait surveyor independen, Fuad mengatakan Sucofindo berpeluang besar untuk bisa mengikuti tender yang akan digelar oleh DJP dalam waktu dekat ini. Selain itu, ada beberapa perusahaan survey swasta

lainnya yang juga dipertimbangkan karena infrastruktur memadai dan kompetensinya tidak diragukan lagi.

 

"Proses tendernya saya mengharapkan tahun ini. Kan ada proses APBN karena pakai dana  pemerintah jadi ada aturan-aturan. Kami sudah ketemu mereka dan mereka katakan mampu."

 

Amri Zaman, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP, mengungkapkan pembentukan KPP khusus migas dan non-migas akan dilakukan segera dan diharapkan sudah mulai beroperasi pada April

mendatang.

 

KPP khusus migas rencananya akan berlokasi di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, sedangkan KPP non-migas berada di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atau LTO (large tax office). "Mulai 1 April KPP

khusus beroperasi."

 

Dia menambahkan saat ini kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak nasional berkisar 10%-12%. Apabila pada tahun lalu sumbangan pajak dari sektor pertambangan sekitar Rp40 triliun, maka

pada tahun ini ditargetkan sekitar Rp70 triliun. Di luar itu, potensi pajak yang belum tergali dari sektor pertambangan lebih besar lagi.

 

"Itu yang akan kami gali lebih dalam dengan orang yang lebih ahli, data yang lebih lengkap," tuturnya.

 

Menurut Amri, untuk meningkatkan pengawasan di sektor-sektor usaha potensial tersebut, DJP juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Indonesia terkait pertukaran data devisa hasil ekspor di perbankan nasional. (sut)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber