PLN Targetkan 10 Juta Ton Biomassa Jadi Bahan Bakar PLTU di 2030

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyampaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa akan selesai pada Januari 2012 dan diimplementasikan pada 2013.

 

 

 

“Revisi Perpres 54/2010 harus beres akhir Januari, dan peraturan ini untuk implementasi tahun 2013,” ujar Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Jakarta, Senin 9 Januari.

 

 

 

Dia menjelaskan beberapa klausa dalam peraturan perlu mengalami revisi. Berdasarkan hasil penilaian tim pengkaji independen dan masukan sejumlah pihak, beberapa peraturan yang perlu mengalami revisi ialah soal jaminan uang muka, dan kewajiban sertifikasi.

 

 

 

“Ini berdasarkan hasil kajian tim independen. Mereka bikin assessment, hasilnya tidak perlu melakukan perubahan besar, hanya revisi minor saja,” lanjut Deputi Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Agus Prabowo.

 

 

 

Sebelumnya, LKPP berupaya meminta masukan kepada seluruh kementerian/lembaga terkait revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

 

 

 

Kepala LKPP Agus Rahardjo mengaku telah mengirimkan surat ke seluruh K/L untuk meminta saran terkait hambatan dalam aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut dia, surat balasan dari seluruh K/L akan sampai ke lembaga pada 12 Januari 2012.

 

 

 

“Kami telah minta masukan kepada K/L, aturan mana yang menjadi kendala dan perlu disempurnakan. Setelah 12 Januari, kami perlu dua minggu untuk melakukan kajian kembali,” ujar Agus.

 

 

 

Dia menjelaskan niatan revisi ini hadir setelah melalui kajian tim independen yang berasal dari tiga institusi pendidikan. Adapun ketiga institusi antara lain, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Diponegoro.

 

 

 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan tim monitoring dan evaluasi percepatan penyerapan anggaran berupaya melakukan perubahan. Adapun tim monitoring terdiri dari, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

 

 

 

Armida juga menjelaskan seluruh kementerian/lembaga (K/L) pusat wajib melakukan pengadaan barang/jasa melalui transaksi elektronik (e-procurement) paling tidak sebanyak 75% dari total pengadaan. Sementara untuk lembaga di daerah diwajibkan menggunakan e-procurement sebesar 40%.

 

 

 

Ketentuan menyiapkan pengadaan melalui e-procurement berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.(ea)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber