WHATSAPP+12094323659 Buy Fake Money Online

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, bersama Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, meninjau langsung kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (31/10). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen telah diterapkan sesuai arahan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Muzani dan Amran berdialog dengan petani serta pengecer pupuk guna memantau pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hasil pengecekan menunjukkan harga pupuk di tingkat kios telah turun dan sesuai ketentuan baru, sehingga memberikan keringanan bagi petani di musim tanam ini.

"Hari ini kami bersama Menteri Pertanian berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kami meninjau langsung penjualan pupuk subsidi. Pak Menteri mendapatkan kenyataan bahwa pengumuman penurunan harga subsidi 20% dari harga yang diumumkan dilaksanakan di Jember," ujar Muzani dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyampaikan apresiasinya atas langkah pemerintah yang dinilai memberi manfaat langsung bagi petani. Menurutnya, penurunan harga pupuk menjadi dorongan positif bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian.

Terkait target swasembada pangan pada 2025, Muzani menilai upaya Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Amran berjalan konsisten. Ia menyebut Mentan terus memantau kondisi di lapangan serta menindaklanjuti berbagai masukan dari petani.

"Ikhtiar yang dilakukan tanpa henti oleh Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman adalah sebuah ikhtiar yang sustain, yang berkesinambungan dan terus-menerus mengecek lapangan dan mengatasi masalahnya. Semua problem dan aduan dari para petani didengar dan dicarikan solusinya," jelas dia.

Dirinya pun menekankan bahwa pembangunan pertanian harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga dengan dukungan semangat petani. Menurutnya, ketersediaan pupuk dan benih yang cukup merupakan faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi.

Muzani juga menilai kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Mentan menunjukkan keseimbangan antara kesejahteraan petani dan stabilitas harga. Ia menyebut kenaikan harga gabah kering panen dan penurunan harga pupuk bersubsidi sebagai langkah signifikan yang diharapkan dapat memperkuat posisi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

"Di satu sisi, harga gabah kering panen dinaikkan menjadi Rp6.500. Di sisi lain, pupuk yang menjadi kebutuhan utama pertanian justru diturunkan harganya. Ini kebijakan yang sangat luar biasa. Diskon pupuk sebesar 20 persen adalah langkah yang sangat signifikan," imbuhnya.

Di sisi lain, petani asal Jember yg sedang menebus pupuk subsidi, Soleh, mengungkapkan rasa syukurnya atas kebijakan penurunan harga pupuk. Ia mengaku kebijakan tersebut sangat membantu petani di daerahnya.

"Saya senang sekarang pupuk sudah makin murah. Tanah saya gak banyak hanya satu seperempat hektar. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Sangat membantu kami," ucap dia.

Sementara itu, Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tidak terjadi pelanggaran harga eceran tertinggi (HET). Dirinya tidak segan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar aturan.

"Ada yang menjual pupuk di atas HET sebanyak 26 pengecer, izinnya dicabut dan tidak bisa dikembalikan lagi. Akan diberikan kepada yang mau disiplin dan menyayangi petani," tegasnya.

Sebagai bagian dari pengawasan publik, Kementan membuka kanal pelaporan melalui layanan WhatsApp 'Lapor Pak Amran' di nomor 0823 1110 9390. Masyarakat dapat menggunakan layanan ini untuk melaporkan dugaan pelanggaran, seperti penjualan pupuk di atas harga resmi atau peredaran pupuk palsu.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan pelibatan masyarakat, pemerintah berharap kebijakan pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

(rir)

Sumber