Garaherb Australia Review: Benefits, Ingredients, Side Effects & Real Results Does It Really Work!

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa^[1] mengungkapkan sebanyak 28.390 laporan masyarakat telah masuk melalui layanan WhatsApp 'Lapor Pak Purbaya' yang dibuka untuk menampung keluhan terkait pajak^[2] dan bea cukai^[3].

Ia mengaku akan meninjau langsung sejumlah laporan secara acak untuk memastikan kebenaran penanganannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti sekali-sekali saya datangin orangnya. Dari berapa puluh [yang dilaporkan] yang tadi saya datangin, bener enggak dia kerjanya. Sekali ketahuan dia ngibulin saya, selesai dia," kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

Purbaya memaparkan, hingga 20 Oktober pukul 08.00 pagi, total laporan yang masuk mencapai 28.390 pesan. Dari jumlah itu, 14.025 laporan telah diverifikasi, terdiri atas 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12 ribu laporan lain-lain. Sementara 14.365 laporan lainnya masih dalam proses verifikasi.

Dari hasil tindak lanjut, sebanyak 437 laporan telah diteruskan untuk penanganan, meliputi 239 kasus terkait Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 198 kasus terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Purbaya juga menyoroti sejumlah laporan yang terbukti tidak benar, salah satunya tudingan terhadap oknum Bea Cukai yang disebut sering berada di sebuah kafe. Setelah dicek melalui rekaman CCTV, laporan tersebut terbukti keliru.

"Kita datangi Starbucks-nya, kita cek seperti apa. Ternyata bukan orang Bea Cukai," ujarnya.

Sejumlah laporan lainnya tetap akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, termasuk dugaan pemerasan, pelanggaran administrasi, dan tindakan tidak patut dari aparat pajak maupun bea cukai.

Salah satu laporan yang terbukti benar adalah kasus di Kantor Pelayanan Pajak Tigaraksa, di mana seorang akun representatif menagih tunggakan pajak Rp300 ribu kepada wajib pajak pada pukul 05.41 pagi disertai ancaman pencabutan status pengusaha kena pajak.

Purbaya menilai alasan petugas tersebut tidak masuk akal.

"Enggak masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit ya. Jangan dilatih aja. Dihukum sedikit ya," ucapnya.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kanal pengaduan tersebut, Purbaya juga mengumumkan nomor resmi konfirmasi pelaporan, yakni 0815 9966 662.

"Kalau yang nanya tentang laporan bukan dari nomor ini, jangan dijawab, jangan dipercaya. Jadi kita akan hanya melakukan konfirmasi pakai nomor tunggal ini, biar orang enggak takut," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menambahkan seluruh laporan yang masuk akan ditangani secara independen oleh Inspektorat Jenderal dengan tetap berkoordinasi bersama DJP dan DJBC untuk proses tindak lanjut.

"Prinsipnya, yang menangani Inspektorat Jenderal supaya independen, tapi dalam pelaksanaannya kami tetap koordinasi dengan Pajak dan Bea Cukai," ujar Awan.

Nomor 'Lapor Pak Purbaya' (0822 4040 6600) diluncurkan oleh Kemenkeu pada Rabu (15/10) sebagai kanal aduan publik terkait masalah pajak dan bea cukai. Masyarakat dapat melaporkan keluhan mulai dari kesulitan administrasi, dugaan pungutan liar, hingga perilaku tidak patut aparat pajak.

Purbaya menyebut, staf khusus dari Kementerian Keuangan telah disiagakan untuk menerima laporan masyarakat melalui WhatsApp tersebut. Setiap laporan yang masuk akan mendapat balasan otomatis sebelum diverifikasi lebih lanjut oleh tim internal.

(del/asr)

References

1. ^{^} Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} pajak (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} bea cukai (www.cnnindonesia.com)

Sumber