UMP Sumsel 2026 Resmi Naik 7,10 Persen, Jadi Rp3,94 Juta per Bulan

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

BPJS Ketenagakerjaan mendorong transformasi besar dalam sistem pensiun nasional untuk menjawab tantangan era digital. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menegaskan pentingnya pembaruan kebijakan agar seluruh pekerja, baik formal maupun informal, memiliki jaminan hari tua yang layak.

Menurutnya, Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan lanskap ketenagakerjaan akibat digitalisasi, yang tidak hanya menciptakan peluang baru, tetapi juga menuntut penyesuaian sistem jaminan sosial yang lebih inklusif.

"Digitalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Namun saat ini, program JP masih terbatas bagi pekerja di sektor formal," ujar Pramudya dalam Indonesia Pension Fund Summit 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (23/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Pramudya, transformasi sistem pensiun nasional merupakan langkah strategis yang harus segera diwujudkan untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja di seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai, perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan baru, seperti pekerja lepas, gig workers, serta pelaku ekonomi berbasis platform digital yang belum sepenuhnya tercakup dalam sistem jaminan sosial yang ada.

"Diperlukan desain program pensiun yang adaptif terhadap kelompok pekerja dengan penghasilan tidak tetap. Sistem yang lebih fleksibel akan memastikan setiap pekerja, baik formal maupun informal, memiliki perlindungan di hari tua," tambahnya.

Selain itu, Pramudya juga menyoroti tantangan pendanaan program jaminan pensiun yang berlaku saat ini. Menurutnya, skema pendanaan dengan iuran sebesar 3 persen sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku, masih belum ideal untuk menjamin keberlanjutan manfaat di masa depan.

"Dalam peraturan pemerintah disebutkan bahwa besaran iuran 3 persen itu bersifat sementara dan akan dievaluasi secara bertahap menuju angka ideal sekitar 8 persen," ujarnya.

"Namun tentu penyesuaian tersebut membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemberi kerja, pekerja, hingga pelaku usaha," jelasnya.

Pramudya menekankan bahwa proses penyesuaian iuran tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, perlu memastikan bahwa kebijakan peningkatan iuran dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan daya tahan industri dan keberlangsungan dunia usaha.

"Kita perlu menyusun langkah-langkah agar kebutuhan penyesuaian iuran ini dapat diterima dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, tanpa mengganggu aktivitas bisnis dan industri yang sudah berjalan," ujarnya.

Lebih lanjut, Pramudya menambahkan bahwa di tengah dinamika tersebut, Indonesia perlu memanfaatkan momentum bonus demografi secara optimal.

Populasi usia produktif yang besar saat ini harus diarahkan untuk berpartisipasi aktif dalam program jaminan sosial, sehingga dapat menjadi pondasi yang kuat sebelum memasuki era penuaan penduduk (aging population).

"Bonus demografi ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat perlu diajak untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam program pensiun, menyiapkan masa tua yang lebih sejahtera dan mandiri," imbuhnya.

Selain memperkuat kebijakan dan perluasan cakupan, BPJS Ketenagakerjaan juga terus mengoptimalkan strategi investasi dan tata kelola dana untuk menjamin keberlanjutan manfaat peserta.

Pramudya menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen menghadirkan program pensiun yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola investasi serta inovasi layanan digital.

Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan sistem jaminan sosial nasional, tetapi juga memastikan setiap pekerja Indonesia dapat menatap masa depan dengan rasa aman dan sejahtera.

"Hingga September 2025, total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp863,95 triliun, dengan mayoritas investasi ditempatkan pada instrumen pemerintah guna mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi," ungkapnya.

Pramudya menegaskan, melalui tata kelola yang prudent dan berorientasi jangka panjang, BPJS Ketenagakerjaan berupaya memastikan seluruh dana pekerja dikelola secara aman, transparan, dan memberikan imbal hasil yang optimal.

(ory/ory)

====
^[1]

References

1. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber