Garaherb Australia Review: Benefits, Ingredients, Side Effects & Real Results Does It Really Work!

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merilis laporan tren hoaks selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari 1.593 kasus hoaks yang teridentifikasi antara 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, Pertamina menjadi salah satu entitas yang paling sering menjadi target disinformasi.

Sepanjang periode tersebut, nama Pertamina muncul dalam berbagai jenis hoaks, mulai dari isu lowongan kerja palsu hingga klaim kebijakan yang tidak benar. Temuan Mafindo menunjukkan hoaks bertema lowongan kerja mencapai 171 kasus atau 10,7% dari total hoaks yang terverifikasi.

Alhasil, Pertamina termasuk dalam daftar BUMN yang paling sering dicatut sebagai pemberi kerja palsu, bersama dengan entitas pemerintah dan korporasi domestik lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho menjelaskan bahwa pelaku penipuan memanfaatkan nama besar Pertamina untuk menarik korban.

"Temuan Mafindo, scam semakin canggih, sudah mulai memanfaatkan AI, menggunakan big data dari hasil kebocoran data pribadi, ini membuat scam ancaman serius bagi siapa pun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10).

Hoaks tentang Pertamina mengalami lonjakan pada Januari-Maret 2025, periode ketika pemerintah mulai menjalankan program unggulan dan melakukan evaluasi subsidi BBM serta energi. Pada fase ini, tercatat 371 kasus hoaks atau 23,3% dari total hoaks setahun.

Salah satu hoaks yang menonjol adalah klaim bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir, menjadi tersangka korupsi Pertamina dan dicopot oleh Presiden. Faktanya, tidak ada nama tersebut dalam daftar tersangka kasus korupsi Pertamina, dan hingga kini ia masih menjabat sebagai menteri.

Selain itu, beredar pula informasi menyesatkan mengenai kompensasi sebesar Rp1,5 juta bagi korban Pertamax oplosan. Tidak ditemukan bukti maupun pengumuman resmi dari Pertamina yang mendukung klaim tersebut.

Hoaks lain yang sempat ramai adalah narasi mengenai sisa kWh listrik yang disebut akan hangus setelah masa diskon berakhir, serta video manipulatif tentang pemusnahan tabung LPG 3 kg yang dikaitkan dengan kebijakan penggantian ke DME.

Seluruh informasi tersebut terbukti tidak benar dan hanya memperkeruh persepsi publik terhadap kebijakan energi pemerintah.

"Hoaks jenis ini memanfaatkan emosi publik terhadap isu ekonomi dan menurunkan kepercayaan terhadap BUMN strategis seperti Pertamina dan PLN," tulis laporan Mafindo.

Di samping lowongan kerja, Pertamina juga sering dicatut dalam hoaks bertema hadiah dan bantuan.

Data Mafindo mencatat 100 kasus hoaks bantuan (6,3%) dan 97 kasus hoaks hadiah (6,1%). Pelaku biasanya menggunakan nama Pertamina atau pejabatnya untuk menawarkan hadiah besar atau bantuan yang tidak ada.

Salah satu contohnya adalah klaim Direktur Utama Pertamina yang menjual SPBU di berbagai daerah. Modus ini bertujuan menarik perhatian orang yang mencari peluang investasi atau bisnis.

Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, menyoroti peran teknologi dalam pembuatan hoaks.

"Kami menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake yang sulit dideteksi oleh publik awam," tegasnya.

Tren Hoaks 2024-2025

Meski hoaks tentang Pertamina cukup signifikan, tema politik tetap mendominasi dengan 773 kasus atau 48,5% dari total hoaks. Puncak penyebaran hoaks terjadi pada Juli 2025 dengan 180 kasus, terutama terkait evaluasi kinerja kabinet dan isu kebijakan energi.

Facebook masih menjadi saluran utama penyebaran hoaks dengan 45,6% kasus, disusul TikTok (23%) dan Twitter (13,4%). Platform berbasis video seperti TikTok menjadi lahan subur bagi hoaks berbentuk video pendek yang emosional dan mudah viral.

Mafindo menekankan pentingnya langkah bersama dalam menghadapi penyebaran hoaks. Bagi pemerintah dan BUMN, transparansi komunikasi publik mengenai kebijakan dan program dinilai krusial agar tidak menimbulkan ruang spekulasi.

Pemerintah juga perlu mengantisipasi maraknya penipuan yang mencatut nama instansi maupun perusahaan negara, sekaligus memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam upaya moderasi konten.

Di sisi lain, masyarakat diingatkan untuk lebih waspada terhadap bentuk hoaks yang semakin kompleks, termasuk deepfake yang sulit dikenali.

Verifikasi informasi melalui kanal pemeriksa fakta seperti TurnBackHoax.id menjadi langkah penting sebelum mempercayai atau menyebarkan sebuah kabar. Sikap hati-hati dalam membagikan informasi juga ditekankan agar tidak memperluas jangkauan disinformasi.

Sementara itu, platform digital didorong untuk berperan lebih aktif dengan menyediakan penandaan otomatis pada konten buatan kecerdasan buatan, serta meningkatkan kolaborasi dalam moderasi konten. Upaya ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak hoaks dan menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat.

(rir)

Sumber