TUKANG PEMASANGAN WALLPAPER VINYL ROLL TERBAIK DI MALANG

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA : Inflasi akan mencapai lebih dari 6% jika pemerintah memberlakukan pembatasan pemakaian Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Pulau Jawa dan Bali pada April 2012.

 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan asumsi inflasi yang tercantum dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2012 sebesar 5,3% belum memperhitungkan dampak penghematan subsidi energi yang akan berlaku April mendatang.

 

“Inflasi 5,3% itu tanpa tambahan inflasi BBM. Jadi belum memperhitungkan dampak pembatasan BBM, juga secondary effect, yang jelas ada dampaknya,” ujar Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Prasetijono Widjojo di kantornya, Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Prasetijono mengatakan asumsi inflasi pemerintah pada 2012 juga belum memperhitungkan dampak lanjutan (secondary effect) yang muncul dari naiknya harga pangan dan barang produksi lain. Kenaikan harga timbul akibat peningkatan tarif dasar listrik dan biaya angkut logistik oleh kendaraan pelat hitam.

 

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menyebutkan pembatasan pemakaian subsidi BBM bersubsidi akan memengaruhi laju inflasi sebanyak 0,8%. Namun ia berpendapat asumsi inflasi sampai akhir 2012 sebesar 5,3% akan tetap terjaga.

 

“Dampak pembatasan BBM kepada inflasi sekitar 0,8%, tapi kami tetap berharap target inflasi 5,3% itu masih akan tetap terjaga,” ucap Anny.

 

Berdasarkan perhitungan Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E- LIPI), kenaikan inflasi yang berasal dari upaya penghematan subsidi BBM ialah sebesar 0,77%.

 

Ekonom P2E-LIPI Latif Adam menjelaskan perkiraan tersebut berdasarkan hitungan tiga variabel. Adapun ketiga variabel antara lain, disparitas harga premium dan pertamax, kontribusi harga BBM terhadap inflasi dalam 5 tahun terakhir, dan jumlah kendaraan milik pribadi berdasarkan data kepolisian.

 

“disparitas premium dan pertamax 85,6%, kontribusi BBM terhadap inflasi 1,7%, jumlah kendaraan pribadi 53%. Ketiga variabel tersebut kami masukkan ke dalam persamaan yang dipunyai, hasilnya inflasi akan naik 0,77%” jelas Latif saat dihubungi Bisnis, hari ini.

 

Jika melihat manfaat dan biayanya, dia berpendapat, menaikkan harga BBM lebih efektif dibandingkan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi. Menurut kajian LIPI pada 2010 lalu, pembatasan BBM hanya menghemat anggaran Rp3,5 triliun , tetapi menyumbangkan inflasi hingga 1,04%.

 

“Sedangkan menaikkan harga Rp500 saja bisa menghemat anggaran subsidi sampai Rp11,7 triliun, dan inflasi juga cuma 0,33%. Menaikkan harga lebih visible,” ujar Latif.

 

Menurut dia, keputusan pemerintah melakukan pembatasan BBM belum diiringi persiapan yang matang. Penghematan melalui opsi yang pemerintah pilih, lanjut dia, membutuhkan kesiapan infrastruktur di seluruh SPBU.

 

Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan sistem pengawasan yang efektif dan pembenahan transportasi umum yang baik agar masyarakat tidak beralih ke kendaraan roda dua.

 

Berdasarkan data Kemenkeu, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan mulai berlaku di Pulau Jawa dan Bali pada April 2012. Sementara Pulau Sumatra mulai berlaku pada Januari 2013, dan Kalimantan pada Juli 2013. Untuk Pulau Sulawesi dan wilayah Papua, pembatasan pemakaian BBM masing-masing akan dilakukan pada Januari dan Juli 2014.

 

Kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi per April nanti akan terfokus pada pelarangan penggunaan bagi kendaraan roda empat pelat hitam di Pulau Jawa dan Bali. Sementara jenis kendaraan lainnya masih diperkenankan mengonsumsi premium.

 

Sebelumnya, Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Kurtubi menuturkan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi ini sama halnya dengan menaikkan harga secara terselubung dan otomatis akan berdampak cukup signifikan terhadap laju inflasi. Menurut dia, pembatasan BBM akan menaikkan inflasi hingga di atas 1%.

 

Menurut Kurtubi, meskipun pemerintah mengumumkan tidak akan menaikkan harga BBM, tapi mereka ‘memaksa’ pindah mengonsumsi BBM nonsubsidi berarti juga memberatkan masyarakat. Kendaraan pelat hitam tidak hanya digunakan untuk bekerja, tetapi juga mengangkut barang produksi, sehingga akan meningkatkan harga barang dan jasa.

 

“Kendaraan plat hitam tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi, padahal sebagian besar tidak cuma dipakai untuk mencari nafkah, tapi juga mengangkut barang produksi,” katanya.(faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber