UMP Sumsel 2026 Resmi Naik 7,10 Persen, Jadi Rp3,94 Juta per Bulan

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid^[1] mengaku mendapat cerita dari petugas di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu^[2]) soal keluhan menarik pajak dari orang-orang kaya^[3].

Hal itu disampaikan Usman dalam program 1 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di CNN Indonesia TV, Senin (20/10) malam.

Usman awalnya menyampaikan dua hal yang harus dibenahi oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertama, pemerintah harus menjamin kebebasan berekspresi. Masyarakat yang berunjuk harus diperlakukan secara manusiawi.

"Kalau ada pelanggaran, saya ngerti kondisi lapangan kadang-kadang rumit, kejadian Affan itu misalnya bisa terjadi. Tapi setidaknya ada pertanggungjawaban yang adil, itu yang pertama," kata Usman.

Kedua, harus ada redistribusi keadilan ekonomi. Usman mengatakan orang-orang super kaya harus ditarik pajak dengan benar.

Usman lalu bercerita soal keluhan petugas di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu menarik pajak dari orang kaya.

"Dua tiga bulan lalu saya ketemu dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Mereka mengeluh, enggak bisa memajak yang besar. Akhirnya yang dipajak di bawah aja," kata Usman.

Usman mengatakan istri cendekiawan Nurcholis Madjid bahkan mengeluh kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk rumah.

"Rumahnya naik sekian persen itu, PBB-nya. Jadi pajaknya akhirnya terkena di masyarakat saja. Sementara the super rich-nya itu nggak kena pajak. Kena pajak mungkin dengan berbagai metode atau modus tax avoidance atau tax evasion gitu, yang dibantu oleh petugas-petugas dan pejabat pajak sendiri," kata Usman.

Ia mengatakan jika tidak ada redistribusi keadilan ekonomi yang memadai, ketimpangan sosial yang terjadi akan menimbulkan gejolak sosial.

Menurutnya, demonstrasi akhir Agustus lalu adalah peringatan kecil untuk pemerintah.

"Bahwa ke depan, kalau krisis sosial ekonomi, ketimpangan sosial ekonomi tidak dibenahi, bertemu dengan gejolak politik, ketidakpuasan, protes. Kasus Nepal, peringatan kita. Kasus Madagaskar, peringatan kita. Sebelumnya di Bangladesh misalnya," ujarnya

(fra/yoa/fra)

====
^[4]

References

1. ^{^} Usman Hamid (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} pajak dari orang-orang kaya (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber