Sampah Jadi Berkah: Kisah Amaliyah dan PNM Kurangi Limbah di Serang

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya^[1] Yudhi Sadewa resmi memperpanjang insentif bebas pajak^[2] pertambahan nilai (PPN^[3]) pembelian rumah sampai 2027.

Purbaya mengatakan insentif tersebut berlaku untuk pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Akan tetapi, yang digratiskan hanya PPN terutang dari harga jual rumah sampai Rp2 miliar.

"Jadi, untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier effect-nya besar, disediakan PPN DTP (ditanggung pemerintah) 100 persen untuk rumah hingga harga Rp5 miliar. Bebas PPN untuk Rp2 miliar pertama," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insentif ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027. Ini akan dinikmati sekitar 40 ribu unit (rumah) per tahun. Jadi, itu semacam dorongan baru ke sektor properti. Tentunya akan berdampak ke ekonomi juga," tutur Purbaya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan bakal ada peraturan menteri keuangan (PMK) baru terkait insentif tersebut. Aturan PPN DTP perumahaan saat ini masih berbentuk PMK Nomor 60 Tahun 2025.

PMK lama mengatur pajak perumahan yang ditanggung pemerintah itu berlaku hingga 31 Desember 2025. Belum ada beleid baru untuk perpanjangan masa insentif 2026 dan 2027.

"Ini (PPN DTP perumahan) bagus untuk kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan lebih cepat," tegas Febrio.

Anak buah Purbaya itu mengatakan bantuan untuk sektor perumahan juga menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bentuknya adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk 350 ribu unit sepanjang 2025.

Di lain sisi, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) alias program renovasi 40 ribu unit rumah.

"Semua pihak mendapatkan dukungan dari APBN, baik yang rendah, menengah, maupun pendapatan yang agak tinggi," ucap Febrio.

"Untuk 2026 juga sudah pernah diumumkan bahwa program-program ini akan berlanjut. BSPS akan mencapai hampir 400 ribu unit, FLPP yang rumah subsidi itu sekitar 350 ribu unit. Sehingga tahun depan (2026) itu akan menjadi dukungan terhadap 770 ribu rumah dari APBN," tandasnya.

====^[4]

(skt/dhf)

References

1. ^{^} Purbaya (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} pajak (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} PPN (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber