Kementerian PU Kirim 402 Relawan ke Daerah Bencana Sumatra

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia, VIDA bersinergi dengan CNN Indonesia dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sukses menggelar Satu Data untuk Semua pada Agustus lalu.

Satu Data untuk Semua merupakan forum yang menegaskan bahwa diperlukan konsolidasi data kependudukan nasional sebagai strategi memperkuat kepercayaan digital (digital trust), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif.

Ajang ini sekaligus menandai bahwa selain teknologi, kepercayaan digital juga dapat dibangun melalui tata kelola data yang inklusif. Dalam hal ini, dibutuhkan kolaborasi erat antara regulator, industri, dan masyarakat agar Satu Data untuk Semua benar-benar menjadi gerakan nasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, menyampaikan bahwa kepercayaan ini akan menjadi modal utama Indonesia dalam menghadapi tantangan transformasi digital global.

"Satu Data untuk Semua adalah strategi nasional yang tidak hanya memudahkan pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan digital," ujar Niki.

Gelaran Satu Data untuk Semua pun sejalan dengan riset VIDA Whitepaper Where's The Fraud yang menjelaskan pentingnya aspek keamanan data. Temuan white paper menunjukkan bahwa ancaman digital seperti deepfake fraud dan account takeover (ATO) berkembang pesat di Indonesia, sehingga data masyarakat perlu dikelola dengan standar keamanan tertinggi guna menghindari penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, integrasi data kependudukan yang dilakukan Dukcapil menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem digital nasional. Lewat Satu Data untuk Semua, Dukcapil memastikan data kependudukan yang menjadi basis identitas nasional terlindungi dengan baik, yang juga menjadi bagian dari upaya membangun digital trust sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi digital nasional.

VIDA mencatatkan, Satu Data untuk Semua memiliki sejumlah manfaat nyata. Misalnya di sektor perbankan dan fintech, integrasi data memudahkan proses e-kYC dan pembukaan rekening, sekaligus menekan risiko penyalahgunaan identitas pribadi.

Di sektor asuransi, klaim nasabah dapat diproses lebih efisien karena data peserta terhubung langsung dengan basis data nasional. Pada aspek kesehatan digital, data pasien yang konsisten memudahkan akses layanan lintas rumah sakit dan aplikasi kesehatan, juga mengurangi kesalahan input dan mempercepat penanganan.

Untuk UMKM dan kredit mikro, verifikasi identitas pelaku usaha menjadi lebih cepat, sehingga mempermudah akses pembiayaan dan layanan digital formal. Sementara di sektor transportasi dan logistik, validasi identitas pengguna maupun kurir menjadi lebih akurat, yang meningkatkan keamanan sekaligus efisiensi rantai pasok.

Secara umum, data yang terintegrasi membuat operasional di berbagai sektor di atas menjadi lebih efisien, transparan, dan terpercaya. Pada saat bersamaan, juga memperkuat iklim investasi dalam negeri.

Pasalnya, investor domestik maupun internasional akan lebih yakin pada stabilitas dan tata kelola data nasional, yang merupakan pondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Adapun bagi masyarakat sipil, integrasi data memberi manfaat mulai optimalisasi perlindungan identitas, serta memudahkan pelayanan publik dengan penyerahan data di awal untuk digunakan lintas instansi tanpa proses berulang.

Manfaat selanjutnya, adalah kepastian hukum dan regulasi. Sejalan dengan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan regulasi perlindungan konsumen, tata kelola data ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Beragam manfaat inisiatif Satu Data untuk Semua ini dapat digunakan baik oleh pemerintah, industri, maupun masyarakat sebagai pijakan menuju tata kelola data yang lebih baik dan aman hingga 31 Oktober 2025.

(rea/rir)

Sumber