WALLPAPER VINYL MOTIF BATIK ELEGAN RUANG TAMU

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Istana buka suara merespons penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa^[1] membayar utang^[2] proyek kereta cepat Whoosh^[3] memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tidak berencana menggunakan dana APBN untuk membayar utang Whoosh.

Menurut Prasetyo, pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," katanya usai rapat terbatas (ratas) di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10) dikutip Antara.

Namun, Prasetyo menyebut soal utang Whoosh tidak termasuk dalam agenda ratas malam kemarin.

"Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini," ujarnya.

Prasetyo menilai proyek Whoosh bermanfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung. Pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

"Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak jika utang Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dibayar APBN. Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.

"Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan, saya kasih tahu updatenya seperti apa," kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).

Menurutnya, hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung negara.

Namun, ia menilai Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, tanpa perlu mengandalkan APBN.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," ujarnya.

Ia menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi.

"Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," katanya.

Purbaya juga mengingatkan agar pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih. Skema pembiayaan proyek seperti Whoosh harus jelas batasnya antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang dikelola secara komersial.

"Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka," tutupnya.

Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Opsi tersebut meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra China.

Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

====^[4]

(pta)

References

1. ^{^} Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} utang (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} Whoosh (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber