Diskon Gila-gilaan Produk Elektronik di Transmart Full Day Sale Besok

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Memasuki tahun ke-12, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai tidak hanya menjadi penjamin biaya pengobatan masyarakat, tetapi juga simbol gotong royong bangsa dalam memastikan hak pelayanan kesehatan yang layak.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan keberhasilan JKN selama lebih dari satu dekade merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, sektor swasta, hingga masyarakat.

"Implementasi Program JKN tidak hanya dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Ada begitu banyak pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun di balik layar. Semua bergerak dalam satu tujuan yaitu memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan," ujar Rizzky dikutip Minggu (12/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari hulu hingga hilir, penyelenggaraan Program JKN melibatkan banyak instansi dengan peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi.
Dari sisi kepesertaan misalnya, kata dia, ada Kementerian Sosial (Kemensos) yang berperan mendata masyarakat tidak mampu untuk ditetapkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Data tersebut kemudian diserahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang mendaftarkan dan menyalurkan pembayaran iuran peserta ke BPJS Kesehatan. Setelah terdaftar, masyarakat miskin dan rentan dapat langsung memanfaatkan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.

"Sementara itu, bagi kelompok pekerja, ada peran penting dari pemberi kerja. Mereka bertugas mendata, mendaftarkan, dan membayarkan iuran para pekerjanya ke BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa sektor dunia kerja juga menjadi bagian dari keberlangsungan Program JKN," kata Rizzky.

Dari sisi pendanaan, peran pemerintah menjadi faktor kunci dalam menjaga sistem JKN tetap berjalan. Pemerintah pusat menanggung iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), sementara pemerintah daerah turut berkontribusi dengan membayarkan iuran bagi peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda).

Untuk aparatur negara seperti ASN, anggota TNI, dan Polri, iurannya ditanggung oleh instansi masing-masing sebagai peserta segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN).

Di tingkat daerah, peran teknis juga melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta dinas kesehatan, yang bersama-sama memastikan pengelolaan iuran, data kepesertaan, dan pelayanan di wilayahnya tetap berjalan efektif.

"Selain instansi pemerintah, BPJS Kesehatan juga menggandeng banyak mitra keuangan seperti perbankan, jaringan minimarket, hingga lembaga keuangan lainnya. Sudah banyak pilihan bagi peserta untuk melakukan pembayaran iuran JKN. Dengan beragam pilihan tersebut, Kami ingin memastikan peserta bisa bayar iuran semudah mereka mengakses layanan kesehatan," tambah Rizzky.

Rizzky juga menyampaikan, keberhasilan JKN juga sangat bergantung pada fasilitas kesehatan. Mulai dari Puskesmas, klinik hingga rumah sakit, semuanya memiliki peran vital dalam memberikan layanan kepada peserta.

Dokter, perawat, dan bidan juga turut ambil peran guna memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Dukungan dari industri farmasi dan alat kesehatan juga tak kalah vital untuk menjamin ketersediaan obat dan perlengkapan medis bagi masyarakat.

Tak berhenti sampai di situ, untuk menjaga agar seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel, berbagai lembaga pengawas juga ikut berperan aktif.

Diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga independen dan organisasi masyarakat sipil yang turut mengawasi pelaksanaan program. Kolaborasi ini memastikan bahwa pengelolaan dana jaminan sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi.

Di sisi lain, ekosistem JKN juga mencakup aspek evaluasi dan perumusan kebijakan. Pemerintah melibatkan peran akademisi, praktisi, pakar, asosiasi profesi, dan perwakilan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap relevan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sistem layanan kesehatan.

Kolaborasi ini menjadi fondasi agar Program JKN terus adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk dalam hal digitalisasi dan peningkatan mutu layanan kesehatan.

Menurut Rizzky, luasnya ekosistem ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program JKN bukan semata hasil kerja BPJS Kesehatan, melainkan kerja kolektif seluruh komponen bangsa.

"Program JKN merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Prinsip saling membantu inilah yang membuat program ini terus berjalan dan memberi manfaat bagi jutaan penduduk. Terima kasih telah menjadi bagian dari ekosistem JKN. Setiap langkah kecil dan kontribusi yang diberikan membuat program ini terus berkesinambungan. Gotong royong inilah yang membuat JKN terus tumbuh bersama masyarakat," tutupnya.

(inh)

Sumber