PLN Targetkan 10 Juta Ton Biomassa Jadi Bahan Bakar PLTU di 2030

[Parno Pemilik Lapak 0]

MALANG: Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 167/PMK.011/2011 tentang Tarif Cukai Rokok yang baru.

 

Sekretaris Formasi Suhardjo, mengatakan tarif cukai rokok mengacu PMK tersebut jelas tidak berkeadilan karena lebih menguntungkan pabrik rokok (PR) besar.

 

"Kalau dirata-ratakan, kenaikan cukai PR besar hanya 9%, sedangkan PR kecil bisa mencapai 38,3%," kata Suhardjo hari ini.

 

Selain itu, lanjut dia, PMK tersebut bertentangan dengan UU Cukai. Dalam salah satu pasal UU tersebut disebut bahwa kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok tidak boleh melebihi 57%, namun pada tarif cukai rokok baru maka kenaikannya bisa 62%.

 

Mengacu UU Cukai pula, kata dia, PMK tersebut melanggar karena  sebelum diterbitkan PMK tentang tarif cukai rokok yang baru maka Kementerian Keuangan harus terlebih dulu harus menyosialisasikan ke stakeholders, kalangan PR.

 

Pada 17 November 2011, dia menjelaskan, memang kalangan PR yang tergabung dalam beberbagai asosiasi diundang Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan membicarakan tarif cukai rokok yang baru.

 

BKF waktu itu hanya menyebut bahwa kenaikan cukai rokok akan besar, terutama untuk rokok putih. Waktu itu, asosiasi menolak kenaikan tarif cukai rokok.

 

BKF berkilah bahwa mereka masih belum mempunyai format dan draft terkait dengan tarif cukai rokok baru.

 

"Namun dua hari kemudian PMK tentang tarif cukai rokok yang baru justru terbit. Isinya ternyata merugikan PR kecil," katanya.

 

Formasi telah menyampaikan masalah tersebut ke Komisi XI DPR RI. Formasi juga menyurati DPRD se-Malang Raya agar mendukung perjuangan asosiasi tersebut dalam penolakan mereka atas pemberlakuan PMK baru tersebut.(sut)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber